"Pembenahan sistem layanan publik," kata Alexander di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Pembahasan makalahnya menurut Alexander lebih fokus kepada pencegahan korupsi. Sebab, menurut Alexander, korupsi terjadi karena kelemahan sistem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, saat ditanya soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, Alexander bicara soal biaya politik yang tinggi. Menurutnya, banyak kepala daerah yang berpikir cara 'balik modal'.
"Karena biaya politik kita mahal. Kecuali kalau dia ikhlas, sudah kelebihan duit dia ingin aktualisasi diri," kata Alexander.
Alexander mengatakan kini KPK sedang melakukan kajian bersama LIPI terkait isu tersebut. Ia menyatakan salah satu output kajian itu adalah agar tidak ada pilkada langsung.
"Biaya parpol, boleh. Pilkada jangan langsung," kata dia.
Fit and Proper Test di DPR, 10 Capim KPK Buat Makalah:
(tsa/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini