detikNews
Senin 09 September 2019, 17:28 WIB

LPSK Lapor Moeldoko: Kalau Tahun Depan Anggaran Tak Naik, Bisa Collapse

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
LPSK Lapor Moeldoko: Kalau Tahun Depan Anggaran Tak Naik, Bisa Collapse Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo melapor ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal kurangnya anggaran yang diterima LPSK. Menurutnya, jika anggaran tidak dinaikkan maka tahun depan LPSK akan bubar.

"Jadi praktis kalau tidak ada kenaikan anggaran, LPSK akan collapse untuk tahun depan. Oleh karena itu, kami menyampaikan ke Pak Moeldoko kondisi ini, dan kami meminta ini disampaikan pada presiden," ujar Hasto usai menemui Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Senin (9/9/2019).




Hasto mengungkapkan, LPSK mengalami kondisi darurat anggaran untuk tahun 2020 mendatang dengan hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 54 miliar. Dana tersebut dikatakannya tidak sesuai dengan tugas LPSK, apalagi ditambah dengan keluarnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme.

"LPSK wajib mewakili negara untuk membayarkan kompensasi kepada 833 orang korban terorisme masa lalu. Kami sudah hitung kira-kira jumlahnya Rp 51 miliar, belum lagi untuk korban pelanggaran HAM masa lalu," katanya.



Selain itu, kebutuhan LPSK juga bertambah dengan meningkatnya permohonan kepada LPSK dari korban kasus kekerasan seksual kepada anak, kasus kekerasan seksual pada perempuan, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami juga minta pada Presiden (Jokowi) karena selama ini LPSK sudah berikan pembayaran kompensasi atas nama negara untuk korban terorisme. Ke depan kami akan meminta Presiden untuk menyerahkan secara langsung kepada korban," imbuhnya.




Sementara itu, Sekjen LPSK Edwin Partogi Pasaribu menambahkan, LPSK bertambah tanggung jawabnya sejak terbitnya Perpres No. 82 tahun 2018 tentang BPJS. Pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa BPJS tidak lagi menanggung tanggung jawab kesehatan dari korban tindak pidana terorisme hingga korban kekerasan seksual. Setelah LPSK mempelajarinya datanya dari BPS, ada 47.000 orang yang harus ditanggung oleh LPSK.

"Kalau BPJS menolak itu dan harus ditanggung oleh LPSK, kami mendapatkan tambahan lagi 47.000 orang yang meminta permohonan untuk bantuan medisnya. Sementara LPSK sendiri bukanlah lembaga penjamin kesehatan," paparnya.
(nvl/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com