ADVERTISEMENT

Fit and Proper Test di DPR, 10 Capim KPK Mulai Susun Makalah

Tsarina Maharani - detikNews
Senin, 09 Sep 2019 15:13 WIB
10 capim KPK mengikuti fit and proper test dengan agenda penyusunan makalah di Komisi III DPR, Senin (9/9/2019) Foto: Tsarina Maharani-detikcom
Jakarta - Sepuluh calon pimpinan KPK memulai proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dengan agenda pembuatan makalah. Ada 14 topik makalah yang dipilih melalui sistem undi.

Uji kepatutan dan kelayakan digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Capim KPK diberikan waktu 90 menit untuk menyelesaikan makalah sesuai dengan topik yang mereka dapat.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menjelaskan makalah para capim akan didalami Komisi III untuk tahap fit and proper test selanjutnya. Agenda fit and proper test berikutnya digelar pada 11-12 September 2019.





"Akan kami dalami hasil-hasil dari pansel untuk bahan fit and proper tanggal 11 dan 12 (September)," kata Aziz.


10 capim KPK mengikuti fit and proper test dengan agenda penyusunan makalah di Komisi III DPR, Senin (9/9/2019)10 capim KPK mengikuti fit and proper test dengan agenda penyusunan makalah di Komisi III DPR, Senin (9/9/2019) Foto: Tsarina Maharani-detikcom



Selanjutnya, kata Aziz, keputusan soal pimpinan KPK akan ditetapkan pada hari terakhir fit and proper test, yaitu Kamis (12/9). Ia mengatakan ketetapan dapat diputuskan lewat musyawarah mufakat atau voting.

"Akan difinalisasi paling lambat Kamis, bisa lewat musyawarah mufakat atau voting jika tidak dicapai kata mufakat," ucapnya.

Ada 10 Sepuluh Capim KPK yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Mereka adalah sebagai berikut:

1. Alexander Marwata (Komisioner KPK)
2. Firli Bahuri (Anggota Polri)
3. I Nyoman Wara (Auditor BPK)
4. Johanis Tanak (Jaksa)
5. Lili Pintauli Siregar (Advokat)
6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan (Dosen)
7. Nawawi Pomolango (Hakim)
8. Nurul Ghufron (Dosen)
9. Roby Arya Brata (PNS Sekretariat Kabinet)
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)

Sementara itu, 14 topik makalah yang diundi adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola Organisasi SDM KPK yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, serta Sistem Pengawasan terhadap Akuntabilitas dan Profesionalitas Internal Pegawai KPK
2. Penguatan Kebijakan Internal dan Pemanfaatan Sistem Elektronlk dan Teknologi dalam Peningkatan Akuntabilitas di Bidang Penegakan Hukum yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Tata Administrasi yang Baik
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, Keuangan, dan Sumber Penerimaan Negara lainnya
4. Peran KPK dalam Penguatan Aparat Penegak Hukum di Bidang Penegakan Hukum secara Efektif, Sinergis, dan Profesional melalui Kerjasama serta Koordinasi dan Supervisi.
5. Fokus KPK dalam Penguatan Arah Kebijakan dan lmplementasi Program Anti Korupsi untuk Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara
6. Peran KPK dalam Melaksanakan Monitoring dan Percepatan Upaya Reformasl di Sistem Pelayanan Publik dan Penyelenggaran Pemerintah untuk Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
7. Penyelesaian Utang Perkara yang Besar dan Menarik Perhatian Masyarakat di KPK secara Menyeluruh dalam Rangka Pengembalian Aset Negara serta Menimbulkan Efek Jera
8. lnovasi dan Strategi Pencegahan Korupsi Bersama Seluruh Pihak secara Sinergis dan Efektif dalam menciptakan Reformasi Budaya Koruptif dan Pengenalan Resiko Korupsi di Indonesia
9. Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Sektor Keuangan Negara, Perizinan dan Tata Niaga, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi dari Pendekatan Dampak dan Capaian Target Program Anti Korupsi KPK
10. Pola Implementasi Tugas dan Wewenang KPK yang seusai dengan Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, dan Proporsionalitas
11. Penguatan Peran Sektor Swasta dan Korporasi dalam Membantu Penciptaan Budaya dan Pendidikan Anti Korupsi
12. Evaluasl Penindakan KPK: Ketergantungan KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Kesulitan Pengungkapan Perkara secara Menyeluruh
13. Kewenangan Pemberian SP3 sebagai Bentuk Perwujudan Asas Keseimbangan, Profesionalisme, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum.
14. Pentingnya Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan dan Etik Seluruh Pegawai Termasuk pada Upaya Paksa dan Penyadapan yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan



Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Ingat Janji Kampanye:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/fdn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT