.webp)
Hal tersebut disampaikan anggota Pansel Capim KPK Hendardi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Hendardi awalnya menyebut pada prinsipnya tidak ada yang berubah dalam proses seleksi yang dilakukan Pansel, namun selalu diributkan dan menuai kritik. Ia mencontohkan soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Tapi kemudian selama proses Pansel ini agak berbeda dengan empat tahun lalu misalnya, ini diributkan terus-menerus. Dan kalau kita tanya pada yang meributkan, umumnya tidak mau menjawab, tapi menjawab secara normatif saja, bahwa ini soal integritas. Tapi integritas kan tidak diukur dari sekadar LHKPN menurut saya," jelas Hendardi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendardi mengatakan Pansel sudah menuai banyak kritik dan suara ketidakpuasan terhadap hasil proses seleksi yang dilakukan. Ia pun menegaskan Pansel bukan alat pemuas keinginan publik.
"Boleh dikatakan dari pertama ini sudah ada banyak kritik-kritik terhadap kami, dan selalu tidak puas terhadap setiap tahap. Kami pilih 104 (capim) tidak puas, 40 tidak puas, berarti publik yang tidak puas. Saya tanya sama mereka 'Anda menang pemilu bisa mengatasnamakan publik?'. Lalu kemudian, dan kita bukan alat pemuas untuk itu. Ini yang sering mereka kritisi kepada kami," tegasnya.
Hendardi menyatakan kritik itu sebagai sesuatu yang normal dan bentuk kepedulian publik terhadap Pansel dan upaya pemberantasan korupsi. Ia memastikan Pansel bekerja secara profesional dan berintegritas.
"Tapi pada prinsipnya Pansel bekerja dengan profesional dan penuh integritas, dan kami jelas tidak mau didikte oleh siapapun ya. Karena itu kami, usaha-usaha mendikte Pansel yang terus dilakukan ini dengan mengatasnamakan publik, mengatasnamakan ini itu dan sebagainya, tidak menjadi pertimbangan yang terlalu berlebihan kepada kami," ujar Hendardi.
Hendardi juga menjelaskan soal rekam jejak radikalisme setiap capim yang diminta Pansel kepada lembaga terkait. Ia menyebut ada penambahan lembaga yang bekerja sama dengan Pansel untuk mengecek rekam jejak capim KPK.
"Kami menghubungi beberapa institusi yang agak berbeda dengan empat tahun yang lalu, memang ada penambahan. Misalnya BNN, kemudian BNPT, dan saya lupa beberapa lagi. Tetapi itu dimaksudkan sebetulnya untuk melengkapi sesuai dengan kondisi politik atau aktualisasi politik yang ada," jelas Hendardi.
"Bahwa memang radikalisme, intoleransi, persoalan-persoalan yang saya kira memang sudah mengemuka. Dan itu bisa saja terjadi di mana-mana institusi, termasuk di KPK sendiri. Karena itu kami menghindari sejak awal, sejak dini, dan itu menjadi semacam syarat untuk kami," imbuhnya.
Menurut Hendardi, memang ada beberapa catatan dari lembaga-lembaga tersebut terkait rekam jejak para capim, namun ia tak memerinci apa saja catatan tersebut. Dia mengatakan, pihaknya selalu melakukan pengecekan ulang agar tidak menjadi fitnah.
"Dan memang ada catatan-cataran dari BNPT dan sebagainya yang saya kira itu nggak mungkin saya sampaikan secara terbuka. Tetapi maksudnya, dan catatan-catatan ini tidak begitu saja kami terima. Tentu saja kami lakukan cek ulang kembali. Karena itu bisa juga akan berbau fitnah dan sebagainya apabila itu tidak benar," sebut Hendardi.
Halaman 2 dari 2
