Saut Situmorang Respons Desmond soal Brengsek: Pimpinan KPK Harus Humble

Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merespons kritik Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa. Saut mengatakan pimpinan KPK tidak antikritik.

"Tidak apa-apa. Itu bagus. Kalau dikritik lalu ngeles-ngeles itu tanda-tanda kritiknya benar dan tidak berubah," ujar Saut kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

"Pimpinan KPK itu harus humble, tidak boleh overclaim. Sudah lebih baik KPK saat ini," imbuh Saut.

Baca juga: Desmond soal Pimpinan KPK: Apa Bedanya dengan DPR, Brengsek Mereka

Saut pun menyinggung ketidakikutsertaannya dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023. Dia berharap pimpinan KPK kelak lebih baik dari saat ini.

"Saya bilang cukup sekali jadi pimpinan karena akan ada orang yang lebih baik, maka pilihlah 10 calon sekarang ini yang baik-baik agar KPK lebih baik. Jangan pilih (capim) yang bermasalah," ucap Saut.

"Pimpinan KPK itu humble tapi tegas dalam menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran," imbuh Saut.



Sebelumnya Desmond mengeluhkan proses seleksi capim KPK dengan menyebutnya sebagai lucu-lucuan. Sebab, setiap capim KPK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tes) di Komisi III DPR selalu mengkritik KPK tetapi ketika sudah menjabat malah balik mengkritik DPR.

"Kalau di DPR kritik itu biasa saja, nggak ada masalah bagi saya. Tapi seolah-olah sesuatu yang dulu diomongkan di Komisi III pada saat di-proper, sesudah ini mereka sudah dapat kendaraannya, habis itu. Seolah-olah ini pada brengsek, ini kan omong kosong. Mereka itu juga apa bedanya dengan DPR, brengsek itu," kata Desmond.

Baca juga: Fit and Proper Test, Capim KPK Akan Bikin Makalah soal SP3-Dewan Pengawas

Siang ini Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan capim KPK periode 2019-2023. Namun, sebelum uji kepatutan dan kelayakan dilakukan, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pansel capim KPK.

Di tengah polemik soal 10 capim KPK yang lolos untuk mengikuti fit and proper test, DPR memutuskan melakukan revisi UU KPK. Langkah tersebut dinilai sebagai manuver DPR dalam memilih capim KPK.

(dhn/fdn)