Penjelasan BPH Migas soal Tagihan Gas Bumi di Kota Mojokerto

Tim detikcom - detikNews
Senin, 09 Sep 2019 13:55 WIB
Ilustrasi gas bumi. (Enggran Eko Budianto/detikcom)
Ilustrasi gas bumi. (Enggran Eko Budianto/detikcom)
Jakarta - Sejumlah warga di Mojokerto mengeluhkan tagihan gas bumi yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga. BPH Migas menjelaskan soal tarif yang ditagihkan ke warga Mojokerto itu.

Cerita soal tagihan gas ini ramai di Mojokerto pekan lalu. Sejumlah rumah tangga bahkan mengaku memilih berhenti berlangganan karena tak sanggup membayar tagihan bulanan.


Mahalnya tarif gas bumi dari Perusahaan Gas Negara (PGN) dirasakan salah satunya oleh Z (39), warga RT 3 RW 1, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. Dia mengaku sempat menikmati gas gratis selama 6 bulan pertama.

Dia baru menerima tagihan pertama pada Januari 2019 sebesar Rp 55 ribu. Tagihan 4 bulan berikutnya secara berturut-turut naik dua kali lipat. Yaitu Februari Rp 119.850, Maret Rp 107.100, April Rp 107.100 dan Mei Rp 94.350. Baru 3 bulan terakhir, tagihan gas bumi yang dia pakai turun, yaitu Juni Rp 46.750, Juli Rp 51.000, serta Agustus Rp 55.250.



BPH Migas memberi penjelasan soal tagihan tersebut. Rupanya ada biaya cicilan dari tahun sebelumnya yang belum ditagihkan ke pelangga. Berikut penjelasan lengkap BPH Migas yang disampaikan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (9/9/2019):

1) Terkait keluhan masyarakat atas tingginya tagihan pemakaian gas untuk Kota Mojokerto disebabkan karena akumulasi biaya pemakaian gas yang belum ditagihkan oleh PGN sejak gas in bulan Februari hingga Desember 2018 ditambahkan dalam tagihan bulan berjalan dengan cara dicicil dengan rentang cicilan 6 bulan - 12 bulan terhitung sejak penagihan pertama di bulan Januari 2019. Skema cicilan ini diambil PT PGN Tbk. Untuk menghindari beban tagihan yang terlalu besar bagi masyarakat.

2) BPH Migas menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat.

3) Adanya jeda waktu antara gas in dengan penetapan harga jual tersebut dikarenakan penetapan harga jual gas di Kota Mojokerto dilakukan secara bersamaan dengan dengan mempertimbangkan penetapan harga jual gas di wilayah sekitar Kota Mojokerto yang saat itu masih dalam proses pembangunan yaitu kota Pasuruan dan kota Probolinggo.

4) Sebelum penetapan harga jual dilakukan beberapa tahapan antara lain public hearing dengan stakeholder (Pemerintah Daerah, Ditjen Migas, KPPU, Badan Usaha penugasan, YLKI, dan perwakilan masyarakat).

5) Harga Jual Gas bumi ditetapkan sebesar Rp4.250/m3 untuk RT-1 (Rumah Tangga) dan dan Rp6.000/m3 untuk RT-2). Penetapan harga yang dilakukan oleh BPH Migas ini lebih kompetitif bila dibandingkan dengan harga LPG di pasaran yaitu harga LPG 3 Kg sebesar Rp4.511/m3 untuk pelanggan RT-1 dan harga LPG 12 Kg sebesar Rp9.398/m3 untuk pelanggan RT-2). Selain itu penggunaan jaringan gas mempunyai beberapa keunggulan dibanding dengan penggunaan LPG tabung yaitu lebih aman, kemudahan akses, efisien, ramah lingkungan dan kehandalan pasokan gas serta jaminan kualitas layanan.

6) BPH Migas sesuai tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 3 point (d.) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas selama ini sudah menetapkan harga jargas untuk Rumah Tangga 1 dan 2 di 45 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan HARGA di bawah harga pasar LPG 3 Kg sebagai komitmen untuk mewujudkan keadilan energi untuk masyarakat.

7) BPH Migas meminta PT PGN selaku operator jargas untuk melakukan sosialisasi kepada pelanggan di Kota Mojokerto secara langsung dan intensif dalam rangka memberikan pemahaman atas benefit jargas terutama harga jual gas yang lebih ekonomis dibandingkan harga LPG pasar. (tor/tor)