Desmond soal Pimpinan KPK: Apa Bedanya dengan DPR, Brengsek Mereka

Desmond J Mahesa (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengeluhkan proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Menurut dia, para capim bisa mengkritik KPK saat seleksi, tetapi bungkam ketika sudah menjadi komisioner di lembaga antirasuah itu.

"Yang sudah dalam forum capim di-proper (diuji) ke depan akan melakukan kritik. Setiap orang yang di-proper di Komisi III selalu mengkritik kelemahan-kelemahan KPK, tapi sesudah di dalam (KPK) apa yang terjadi? Mereka tidak mau mengubah," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Desmond mengatakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR seolah hanya formalitas belaka. Ia menyebut para capim yang kemudian jadi pimpinan KPK itu telah berbohong.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan suatu kebohongan sejak awal. Jadi ini lucu-lucuan saja jadinya," ujarnya.

Bahkan Desmond mengaku heran karena para pimpinan KPK yang melewati proses seleksi di DPR itu kemudian malah balik menyerang DPR. Namun ia mengatakan DPR sudah biasa menerima kritik.

"Kalau di DPR kritik itu biasa saja, nggak ada masalah bagi saya. Tapi seolah-olah sesuatu yang dulu diomongkan di Komisi III pada saat di-proper, sesudah ini mereka sudah dapat kendaraannya, habis itu. Seolah-olah ini pada brengsek, ini kan omong kosong. Mereka itu juga apa bedanya dengan DPR, brengsek itu," kata Desmond.

Komisi III DPR siang ini akan menggelar fit and proper test kepada capim KPK periode 2019-2023. Namun, sebelum uji kepatutan dan kelayakan dilakukan, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan panitia seleksi (pansel) capim KPK.

Di tengah polemik soal 10 capim KPK yang lolos untuk mengikuti fit and proper test, DPR memutuskan melakukan revisi UU KPK. Langkah tersebut dinilai sebagai manuver DPR dalam memilih capim KPK.

"Para politikus ini sebenarnya ingin memberikan arah kepada calon pimpinan KPK (yang sedang menjalani fit and proper test), yang sebenarnya tampaknya mereka sudah memiliki (kandidat) siapa yang kira-kira akan ditunjuk," ujar Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Trisno Rahardjo.

"Sebenarnya tidak memungkinkan (DPR periode 2014-2019) untuk menyelesaikan RUU ini (karena jabatannya akan segera berakhir). Tetapi di Indonesia ini kan tidak ada yang tidak mungkin, apalagi ada keinginan dan ada arah untuk memperlemah posisi KPK," lanjutnya.