Komisi III Tanya soal Pelaporan LHKPN Capim KPK, Ini Jawaban Pansel

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 09 Sep 2019 13:08 WIB
Pansel Capim KPK (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) capim KPK dipertanyakan Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Pansel Capim KPK. Anggota Komisi III mempertanyakan kapan tepatnya capim KPK harus melaporkan LHKPN-nya.

"UU KPK tentang Pimpinan KPK Pasal 29. Memang agak lucu pasal ini. Di satu sisi disebutkan di huruf K mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangaan yang berlaku. Tapi di huruf J tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK. Jadi memang ya wajar kalau kemudian ada upaya untuk merevisi UU ini," kata anggota Komisi III F-PKS Nasir Djamil dalam RDPU di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

"Di satu sisi 'tidak menjalankan profesi selama menjadi anggota Komisi', tapi di (huruf) K 'mengumumkan kekayaan'. Jadi mengumumkan kekayaan ini kapan? Apakah ketika menjadi pimpinan KPK atau sebelum menjadi pimpinan KPK?" tanya Nasir.



Anggota Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji, menjelaskan pengumuman LHKPN para capim KPK ini juga menjadi pro-kontra. Ia pun memberi penjelasan untuk meredakan 'ribut-ribut' di publik.

"Saya mohon maaf, memang saya sudah memberikan statement waktu itu karena terlalu ribut, saya mewakili Pansel, waktu itu kapan itu harus diumumkan mengenai harta kekayaan capim itu, kebetulan, mohon maaf sekali, saya juga tim perumus di dalam UU KPK itu. Saya juga pernah menjadi Pimpinan KPK Plt waktu itu, dan saya sangat paham sekali mengenai hal tersebut, terlepas itu pro kontra," ujar Indriyanto.

Pansel dan Komisi III Rapat Bahas Seleksi Capim KPK / Pansel dan Komisi III Rapat Bahas Seleksi Capim KPK / Foto: Lamhot Aritonang



Indriyanto menjelaskan pengumuman LHKPN dilakukan setelah pengumuman definitif seseorang menjadi pimpinan KPK. Karena, dijelaskan Indriyanto, tidak semua capim KPK adalah penyelenggara negara.

"Jadi pemahaman yang ada di dalam Pasal 29 huruf K, mengenai kata-kata 'pengumuman', itu harus diartikan pada saat si capim itu sudah diumumkan sebagai pimpinan secara definitif, prinsipnya apa, azasnya apa, filosofinya apa, itu untuk menjaga jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap diskriminasi terhadap capim. Karena Capim itu pada saat pendaftaran ada yang PN, penyelenggara negara, ada juga yang bukan. Jadi sangat tidak layak kalau penyelenggara negara melaporkan, yang lain tidak. Equal in treatment waktu itu," jelasnya.



Indriyanto menampik jika pelaporan LHKPN harus dilakukan sejak pendaftaran capim KPK. Ia menyebut 'keributan' yang terjadi soal LHKPN karena publik tidak percaya kepada Pansel.

"Jadi tidak pernah ada pemahaman bahwa integritas itu diukur pada saat pendaftaran, bohong itu. Saya tim perumus juga di UU itu, saya pernah di dalam KPK juga, dan dalam sejarah pembentukan Pansel maupun capim-capim dari era pertama sampai terakhir, tidak pernah ada pengumuman harta kekayaan itu pada saat pendaftaran dari capim, nggak pernah ada, baru sekarang aja ribut," ungkap Indriyanto.

"Ributnya karena Panselnya sejak awal sudah nggak dipercaya, ya saya sih tetap jalan, saya nggak akan terpengaruh dengan isu-isu seperti itu," lanjut dia.

Indriyanto Seno Adji saat menjabat pimpinan KPK / Indriyanto Seno Adji saat menjabat pimpinan KPK / Foto: Rachman Haryanto




Indriyanto juga menyatakan ada masukan-masukan dari luar yang menurutnya berlainan dengan data rekam jejak dari BIN, BNPT, BNN, PPATK, maupun lembaga lain yang bekerja sama dengan Pansel. Indriyanto juga memberi penjelasan soal salah satu capim yang dituding melakukan pelanggaran etik.

Indriyanto yang sempat menjabat sebagai Plt pimpinan KPK menyebut KPK memiliki mekanisme untuk menangani masalah pelanggaran etik.

"Sekarang saya harus jelaskan ada capim yang sangat dicurigai. Saya bilang, 'saya ada duduk di tempat kalian, saya juga ada duduk di tempat yang dicurigai'. Saya ingin tahu apa yang dinamakan pelanggaran etika. Itu belum pernah ada yang namanya putusan DPP (Dewan Pertimbangan Pegawai). Untuk di KPK misalnya ada pelanggaran etik itu masuk di PIPM, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, di situ diolah," ucap Indriyanto.



Jika ada dugaan pelanggaran etik, dijelaskan Indriyanto, maka pimpinan KPK akan menyerahkan kepada DPP. Jika tak ada putusan DPP, Indriyanto meminta semua pihak tidak mencari-cari kesalahan.

"Pertanyaannya gampang sekali, ada nggak keputusan DPP? Kalau nggak ada ya udah jangan dicari-cari, jangan diduga-duga jangan menzalimi seseorang. Itu kita harus objektif, walaupun saya pernah di sana juga," tegasnya. (azr/imk)