Tak Kunjung Umumkan Hasil TPF Munir, Jokowi Akan Dilaporkan ke Ombudsman

Dwi Andayani - detikNews
Sabtu, 07 Sep 2019 18:35 WIB
Koordinator KontraS, Yati Andriani (tengah), dan istri almarhum Munir, Suciwati (kiri). (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Keluarga aktivis HAM Munir Said Thalib akan kembali mengajukan upaya hukum setelah 15 tahun kasus pembunuhan Munir belum terungkap. Upaya hukum ini disebut dapat dilakukan dengan melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman.

"Untuk langkah secara hukum ada beberapa, kita bisa saja laporkan Presiden ke Ombudsman Indonesia," ujar Koordinator KontraS, Yati Andriani, di Kios Ojo Keos, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9/2019).


Yati menyebut hal itu dapat dilakukan karena presiden tidak kunjung mengumumkan isi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir sehingga dapat dinilai melakukan tindakan maladministrasi.

"Karena dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintah, sudah sekian tahun tidak mengumumkan TPF Munir ke masyarakat. Dalam hal ini Presiden melakukan maladministrasi," kata Yati.

Yati menilai penanganan kasus Munir berjalan mundur pada era Jokowi. Sebab, katanya, adanya terduga pelanggaran HAM yang diangkat oleh Jokowi.

"Malah mundur. Satu, pernyataan-pernyataan yang disampaikan, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah PR kita termasuk kasus Munir. Tapi yang terjadi Presiden malah mengangkat terduga pelanggaran HAM, baik secara formal maupun informal, di sekeliling kekuasaannya," ujarnya.