Abraham Samad Duga RUU KPK Diusulkan Saat Pimpinan KPK Dijabat Plt

Samad menilai jika benar usulan itu diajukan ketika Plt pimpinan KPK, maka telah terjadi pelanggaran prosedur. Sebab, ia menyebut seorang Plt tidak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis.

"Sebenarnya, kalau usulan ini datang dari Plt, maka ini menyalahi aturan, karena Plt itu nggak boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis," ucapnya.

Maka dia meminta Plt Pimpinan KPK saat itu bertanggung jawab bila usulan RUU itu benar darinya. "Jadi, kalau plt benar mengusulkan, maka itu pelanggaran yang dilakukan Plt dan kami tidak akan tinggal diam, kami minta Plt bertanggung jawab," tutur Samad.

Baca juga: F-PKS Minta Publik Berpikir Jernih Sikapi Revisi UU KPK

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan sebelumnya membantah jika ada anggapan RUU tentang KPK merupakan operasi senyap. Ia mengatakan usulan untuk merevisi UU tentang KPK sudah masuk ke DPR sejak November 2015.

"Kemudian operasi senyap, di DPR itu nggak mungkin ada operasi senyap apalagi ini sudah di paripurna. Ada masuk dulu ke Bamus dulu, ada usulan Baleg, melibatkan semua Fraksi. Membangun logika akal sehat, nggak mungkinlah di DPR ada operasi senyap. Karena semuanya terjadwal dan terdokumentasi secara transparan dan terbuka. Terus Ini kok terburu-buru, ini kan 19 November 2015," kata Arteria.
(ibh/idh)