Din: Pemerintah dan DPR Tidak Peka Terhadap Rakyat

Jakarta - Rencana kenaikan tunjangan operasional sebesar Rp 10 juta untuk setiap anggota DPR dan anggaran belanja pemerintah kembali menuai kritik. Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai rencana itu menunjukkan pemerintah dan DPR tidak peka terhadap rakyat.Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai kebijakan itu mengganggu rasa keadilan karena rakyat tengah kesulitan hidup karena kenaikan harga BBM. DPR dan pemerintah tidak peka terhadap rakyat yang harus berjuang keras bahkan tewas demi mendapatkan dana Rp 100 ribu per bulannya."Sangat tidak arif menerima kenaikan itu dan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Seharusnya hati nurani mereka menolak kebijakan tersebut," kata Din, di sela-sela buka puasa bersama tokoh-tokoh agama di rumahnya, Jl Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2005).Menurut Din, pemerintah dan legislatif semestinya menahan diri dan berempati dengan penderitaan rakyat. DPR dan pemerintah tidak peka terhadap rakyat dimana harus berjuang keras bahkan tewas hanya untuk mendapatkan dana Rp 100 ribu per bulannya."Jangan menari-nari di atas kepedihan orang lain. Wakil rakyat yang katanya membela rakyat justru berpesta pora. Sungguh menyakitkan," tegas profesor ini. (gtp/)