Pernah Setuju Revisi UU KPK, Saut Situmorang: Harus Perkuat

Jakarta - Saut Situmorang pernah sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR semasa mengikuti seleksi calon pimpinan (capim). Namun Saut yang kini sebagai Wakil Ketua KPK mengatakan revisi itu haruslah memperkuat KPK.

"Revisi itu kita minta relevan kalau memperkuat. Kalau memperlemah, tolak! Titik!" kata Saut di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019).

Saut menyebut DPR memiliki hak untuk mengusulkan revisi tersebut, tetapi baginya tetap aneh. Untuk itu KPK disebut Saut berharap pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memuluskan usulan DPR merevisi UU KPK.

"Mereka (DPR) lawmaker itu hak mereka, tapi jadi aneh kalau kita tidak mendekati UU secara filosofis, sosiologis, dan menjurus disformal. Oleh sebab itu kami kirim surat ke Presiden hari ini," imbuh Saut.

Baca juga: Sebut Pimpinan KPK Setuju Revisi UU, Arsul Sani Cari Arsip Rapat Komisi III

Revisi UU KPK yang diusulkan DPR menuai kritik karena dianggap melemahkan. Dalam draf revisi UU KPK, terdapat poin yang krusial seperti Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas KPK, hingga kewenangan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara.

Sedangkan perihal Saut di atas pernah tercatat pada Senin, 14 Desember 2015. Saat itu Saut belum resmi memimpin KPK. Dia setuju dengan rencana revisi UU KPK yang sejalan dengan UNCAC (United Nations Convention against Corruption).

"Ya memang harus direvisi, kita kan sudah meratifikasi UNCAC, dan UU KPK dibuat sebelum UNCAC, jadi memang harus banyak perubahan," kata Saut saat itu.

"SP3 ini perlu, tidak manusiawi kalau tidak ada SP3. Lagi pula nanti juga akan ada Dewan Pengawas yang akan mengawasi kan," imbuh Saut.


Saksikan juga video Blak-blakan Saut Situmorang: Komandan Perang KPK dan Isu Radikalisme:

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/fdn)