ICW: Korupsi Sudah Kanibal!

Jakarta - Sebutan kanibal kini bukan cuma untuk orang yang suka makan daging manusia. Kegiatan korupsi juga sudah kanibal. Contohnya, kenaikan tunjangan operasional DPR dan lembaga kepresidenan.Kenaikan tunjangan itu dituding sebagai konspirasi di tataran elit politik. Kesepakatan kenaikan tunjangan ini akhirnya digunakan untuk meredam perselisihan politik yang terjadi.Alhasil, kenaikan tunjangan pun digolkan untuk meloloskan beberapa kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga BBM."Ini artinya korupsi sudah kanibal. Pemerintah sudah menyuap DPR. Tidak bisa dibayangkan bagaimana nanti pengaruhnya," cetus Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2005).Mestinya, lanjut dia, Presiden dan DPR tidak mendapat kenaikan tunjangan. Sebab kedua lembaga tinggi negara itu bukan kelompok masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM."Bila kita konsisten dengan kebijakan penghapusan subsidi BBM, dengan argumen kita sedang kesulitan keuangan, mestinya tidak ada kenaikan tunjangan bagi DPR dan Presiden," kritik anggota Komisi Ombudsman Nasional ini.Kepada Presiden dan DPR, Teten mengusulkan, sebaiknya keduanya harus bisa menahan diri. Sebab keadaan sedang sulit. Seluruh anggaran seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat miskin. Alasannya, pajak harus dikembalikan kepada masyarakat."Kenaikan tunjangan Presiden dan DPR ini tidak rasional. Mestinya mereka memiliki solidaritas sosial. Sebenarnya nilai gaji yang lama pun sudah luar biasa bila melihat GNP (pendapatan per kapita) kita yang US$ 1.000," ujar penerima penghargaan Ramon Magsaysay di Manila ini.Seperti diberitakan, anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR Ramson Siagian mengatakan, sesuai UU 36/2004 tentang APBN 2005, angaran kepresidenan sebesar Rp 727,2 miliar. Tapi di tahun anggaran 2006 menjadi Rp 1,147 triliun. Berarti naik Rp 420 miliar atau sekitar 57 persen. Anggaran kepresidenan itu ternyata lebih besar dari anggaran keseluruhan DPR selama setahun, yang sebesar Rp 1,139 triliun. DPR pun akhirnya menaikkan tunjangan operasional sebesar Rp 10 juta per bulan. (ism/)