PBB Dorong Dialog dengan Papua, Wiranto: Jokowi Sudah Lakukan

Jakarta - Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mendorong agar Pemerintah Indonesia berdialog dengan masyarakat Papua demi menghentikan eskalasi kekerasan. Pemerintah Indonesia menyatakan hal itu sudah dilakukan.

Bachelet menyampaikan sikapnya tentang kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia lewat situs resmi Komisi HAM PBB, Rabu (4/9) waktu Jenewa, Swiss. Dia merasa terganggu dengan eskalasi kekerasan yang terjadi di Papua selama dua pekan terakhir, terutama karena jatuhnya korban jiwa dari pihak pengunjuk rasa dan personel aparat keamanan.

Baca juga: Mahfud Md: Papua Tidak Boleh Lepas

"Seharusnya tak ada tempat bagi kekerasan semacam itu di sebuah negara demokrasi dan berisi keberagaman seperti Indonesia," kata Bachelet.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bachelet telah mengamati situasi Papua sejak Desember 2018. Dia menyarankan agar pemerintah Indonesia menyerap aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat. Caranya adalah dengan komunikasi yang baik.

"Dan saya mendorong otoritas untuk menjalin dialog dengan masyarakat Papua dan Papua Barat terkait aspirasi dan perhatian mereka," kata Bachelet.

Dia juga meminta agar Indonesia membuka kembali layanan internet untuk Papua dan menahan diri terhadap penggunaan aksi kekerasan. Soal penutupan akses internet, menurutnya itu bertentangan dengan asas kebebasan berekspresi dan menghambat komunikasi. Hal itu justru bisa memperburuk ketegangan.

"Saya juga menyambut seruan Presiden Widodo dan figur penting lain untuk melawan rasisme dan diskriminasi-isu serius yang telah lama ada terkait Provinsi Papua dan Papua Barat-dan dan seruan mereka untuk berdialog dan tenang," kata Bachelet. Dia juga telah menerima laporan perihal penindakan aparat Indonesia terhadap terduga pelaku rasisme di Surabaya dan Malang. Dia mengimbau agar pejuang kemanusiaan, mahsiswa, dan wartawan harus dilindungi dari intimidasi terkait isu ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menanggapi seruan PBB agar pemerintah berdialog dengan masyarakat Papua. Menurut Wiranto, hal itu sudah dilakukan.

"Ya, dialog itu disarankan. Presiden sudah dialog, saya sudah dialog, sekarang Kapolri dan Panglima TNI ke sana, dialog," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

Fokus dialog saat ini adalah mengajak semua pihak berdamai dan menenangkan diri. Semua pihak juga diimbau untuk bersabar dan mengendalikan diri. Dialog dalam kondisi damai akan diarahkan ke hal yang lebih penting, yakni pemenuhan hak dasar masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Kalau soal PBB meminta dialog. Kita kan sudah musyawarah mufakat, negara kita budaya musyawarah mufakat, dialog berbicara. Begitu," kata Wiranto.