Para pengurus itu diantaranya Sirajuddin Abdul Wahab, Cyprus A Tatali, Victor G May, Abukasim Sangadji, Marleen Petta, dan Fransiskus Roi Lewar.
Menurut Sirajuddin Abdul Wahab, kader Partai Golkar asal Nusa Tenggara Barat, mereka memutuskan untuk tidak menghadiri Rapat Korbid yang sedianya dipimpin oleh Ketua Korbid Indonesia Timur Melchias Markus Mekeng, dengan beberapa alasan prinsip.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, lanjut Sirajuddin, lokasi rapat tidak menunjukkan koherensi formal sebagai rapat pengurus DPP Partai Golkar, sebab rapat tidak dilaksanakan di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni Slipi. Sebagaimana tertulis dalam surat undangan yang ditandatangani oleh Sekjen Lodewijk F Paulus itu, tempat rapat berlangsung di Lantai 12 Gedung DPR RI.
"Sebagai pengurus pleno DPP Partai Golkar, kami sangat merindukan untuk rapat di kantor partai sebagai rumah bersama," tegas Abukasim Sangadji, kader senior Partai Golkar asal bumi Patimura Maluku.
Ketiga, lanjut Sirajuddin, para pengurus yang memboikot rapat Korbid tersebut menegaskan kembali tuntutan mereka agar Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto segera melaksanakan Rapat Pleno selambat-lambatnya tanggal 10 September 2019.
Terhadap alasan-alasan pemboikotan rapat Korbid, kader senior Partai Golkar dari Sulawesi Utara, Cyprus A Tatali menegaskan, pemboikotan ini merupakan langkah terukur dan rasional yang ditempuh sebagai bagian dari tuntutan atau ultimatum kepada Airlangga Hartarto mengenai mutlaknya pelaksanaan Rapat Pleno sesegera mungkin, mengingat sebelumnya sebagian besar Pengurus Pleno DPP Partai Golkar telah melayangkan pernyataan 'mosi tidak percaya' kepada Airlangga. (fjp/van)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini