Milisi di Aceh Berpotensi Munculkan Kekerasan Baru

Jakarta - Keberadaan milisi di Aceh pascaperundingan damai di Helsinki masih menyimpan potensi munculnya bentuk kekerasan baru. Oleh karenanya pemerintah didesak membubarkan milisi yang masih eksis keberadaannya.Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Eksekutif Imparsial Poengky Indarti saat jumpa pers di kantor Imparsial, Jalan Diponegoro No. 9, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2005).Menurut Poengky, pascaperdamaian Helnsiki periode 15 Agustus hingga 15 Oktober 2005, Imparsial menemukan masih ada beberapa masalah yang dapat mengganjal dan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan dalam menghambat proses perdamaian, terutama mengenai masalah milisi.Milisi di Aceh ternyata tidak dimuat dalam butir-butir MoU. Imparsial mencatat keberadaan 11 kelompok milisi di seluruh wilayah Aceh, di mana milisi-milisi itu masih eksis dan keberadaan mereka sangat memungkinkan menimbulkan masalah baru di masyarakat."Keberadaan mereka sangat memungkinkan timbulnya konflik baru di masyarakat akibat perasaan dendam yang belum terobati semasa darurat militer dan darurat sipil antara anggota milisi dengan eks anggota GAM dan masyarakat sipil," katanya.Walaupun aktivitas milisi menurun pasca-MoU, secara struktur, para milisi ini masih ada. Poengky mengkhawatirkan keahlian para milisi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian di Aceh."Kami inginnya pemerintah mengakui kalau milisi masih ada. Dan pemerintah harus membubarkan milisi secara simultan dan menyeluruh," tandasnya.Dalam pantauannya, Imparsial masih menemukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum aparat TNI, polisi, atau pun orang-orang yang mengaku sebagai anggota GAM. Rencananya dalam minggu ini Imparsial akan menyerahkan hasil temuan itu kepada pemerintah, DPR, dan Aceh Monitoring Mission (AMM). (san/)