"Sudah disetujui Kemendagri semalam saya dapat suratnya. Sudah disetujui Dinas Pemajuan Desa Adat, astungkara, kemarin malam saya baca ini aduh bahagia sekali. Banyak pergub yang sudah jadi tapi yang paling membahagiakan ini," kata Koster dalam sambutan satu ta hun kepemimpinannya di Ksirnawa Art Center, Denpasar, Bali, Kamis (5/9/2019).
Koster menambahkan di Bali ada 1.493 desa adat. Dia menyebut hingga saat ini Bali belum memiliki aturan yang melindungi keberadaan desa adat.
"Karena selama ini kami di Bali punya 1.493 desa adat, secara sosiologis desa adat pertama kali di Bali, desa dinas 636, lurahnya 86, desa adat yang sejak Bali ada sudah berapa ribu tahun lalu nggak pernah ada perdanya, nggak pernah ada dinas yang menangani desa adat, terlalu lama kami lalai mengurusi desa adat," tuturnya.
Koster menyebut dengan hadirnya organisasi perangkat daerah (OPD) ini diharapkan semua masalah yang berkaitan dengan desa adat bisa tertangani dengan baik. Selain OPD ini, Koster menyinggung soal produk hukum yang dia buat soal pengelolaan desa adat.
"Konkret sudah sekarang sampai pergub pengelolaan dana desa adat diurusin sebentar lagi keluar, enak kan desa adatnya. Pak majelis harus bersyukur sama saya," terang Koster.
