Kemenag Kritik Disertasi 'Seks Halal di Luar Nikah': Argumen Dangkal

Foto: Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Islam Prof Dr Phil H Kamaruddin Amin (Hasrul-detikcom)

Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) RI mengkritik disertasi tentang 'konsep milik al-yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual nonmarital' yang ditulis mahasiswa doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Abdul Aziz. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menganggap argumen penulis dangkal.

"Saya menyarankan agar penulis kembali merenungkan, mengevaluasi bangunan argumennya agar tidak berdampak negatif. Walau disertasi ini bukan fatwa tetapi berpotensi dijadikan sebagai justifikasi prilaku seks bebas oleh orang-orang tertentu yang tentu sangat berbahaya," kata Kamaruddin, kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut Syahrur, boleh baca lagi nahw ushul jadidah lil fiqh al Islami dan kitab Al Quran, lihat videonya di youtube, seks di luar nikah tetap haram. Kalau dilakukan secara terbuka itu zina dan uqubahnya dihad 100 kali, kalau dilakukan tersembunyi itu fahisya yang tetap haram. Walaupun dia membolehkan nikah mutah, nikah misyar, muhallil bahkan al musakanah (samen leven), tetapi nikah seperti ini harus disepakati oleh masyarakat (budaya) dan ada aturannya (diatur oleh negara), bukan hanya komitmen antara dua orang saja kemudian bisa berhubungan bebas, seperti kesimpulannya Aziz, apalagi dia menyarankan untuk menjadi alternatif hukum pidana perdata dan hukum keluarga di Indonesia, argumennya sangat dangkal menurut saya," imbuhnya.

Kamaruddin juga menilai disertasi yang dibuat itu bertentangan dengan ijma ulama. Menurut dia penulis harus lebih banyak mengeksplor literatur sebelum sampai pada kesimpulan yang dapat menimbulkan kontroversi.

Dia mengatakan fondasi argumen yang dibangun dalam disertasi itu juga lemah dan rapuh. Kamaruddin menyebut, dari sisi akademik, disertasi 'seks halal di luar nikah' bukan hanya kontroversial, tapi juga ambisius.

"Dari sisi non-akademik apalagi, disertasi itu tidak hanya totally bertentangan dengan budaya Indonesia tetapi juga berpotensi menstigma perguruan tinggi Islam sebagai lembaga tempat berkecambahnya paham ekstrim liberal, hal ini berpotensi memicu munculnya ekstrem radikal sebagai antitesisnya," tuturnya.

Kasus ini juga disorot Komisi VIII DPR. Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari F-Gerindra, Sodik Mudjahid, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Rektor dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Menteri Agama.

Namun, Kamaruddin menilai sebaliknya. Dia mengatakan tak perlu sampai ada pencopotan rektor.

"Tidak perlu sejauh itu. Kebebasan akademik tetap harus dijaga," jelasnya.