Depdagri Berharap Konflik DPRD dan Gubernur Lampung Distop

Jakarta - Depdagri mengaku prihatin dengan terus memburuknya hubungan antara DPRD dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Hubungan DPRD dan gubernur renggang setelah dikabulkannya PK Alzier Dianis Thabranie oleh MA.Depdagri berharap kedua belah pihak mengakhiri konflik agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terbengkalai, meski sebenarnya Depdagri belum juga memutuskan siapa yang berhak duduk sebagai gubernur Lampung. "Kita sangat prihatin, mereka seharusnya bermitra bukan berkonflik. Karena yang menjadi korban adalah rakyat," kata Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Kausar AS kepada wartawan di Gedung Depdagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (26/10/2005).Kausar menilai konflik yang kini makin menjadi-jadi harusnya bisa dihindari, karena banyak program pemerintah daerah yang terhambat.Saat ditanya alternatif yang harus ditempuh Depdagri agar konflik bisa dihentikan, Kausar enggan berbicara banyak. Ia menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada Mendagri M Ma'ruf."Menteri yang akan menyampaikannya. Itu bukan porsi saya. Saya tidak mau mendahului menteri. Itu yang saya pegang. Yang pasti, cepat atau lambat, ini harus diselesaikan," katanya.Dia juga menolak mengungkapkan siapa yang layak duduk di kursi gubernur, Sjachroedin atau Alzier. "Selain menunggu keputusan MA. Itu juga porsinya Pak Menteri," kilah dia.Mengenai DPRD yang kini menggunakan dana operasional dari Alzier, Kausar menyatakan, hal itu sebetulnya dilarang. Dana operasional harusnya diperoleh dari pemerintah. "Mereka sendiri kan berada dalam ruang pemerintahan," kata Kausar. (umi/)