Pantauan detikcom di Istana Gubernur Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Rabu (4/9/2019) Kapolda awalnya hadir bersama Kajati Sumsel, Sugeng Purnomo. Namun saat acara dimulai, dia diminta memberikan arahan.
Setelah menyampaikan arahan selama 10 menit, Firli kemudian menyinggung kasus korupsi. Salah satunya soal dana ketuk palu yang menjerat para pejabat.
"Itu APBD yang bapak buat, bapak ketok, minta tolong jangan ada duit ketok palu. Ini pesan saya," kata Firli yang kemudian disambut gemuruh dari ratusan anggota DPRD Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Banyuasin periode 2019-2024.
"Bukan kampenye ketua KPK ini," timpal putra kelahiran Ogan Komering Ulu ini.
Setelah situasi tenang Firli pun kembali melanjutkan arahannya. Firli menyebut ada tiga penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, ketuk palu, proyek hingga ke jual beli jabatan.
"Karena sekian banyak kasus korupsi, modalnya sudah bisa kita tangkap, pertama karena ketok palu, DPR kena," kata Firli.
Selain ketok palu ada pula kasus korupsi yang diawali dari pengadaan barang dan jasa. Termasuk juga soal mutasi jabatan di internal pemerintahan.
"Nanti ada pengadaan barang dan jasa karena proyek, berikut tentang mutasi jabatan. Tiga itu adalah sumber yang sering terjadi timbulnya korupsi," tegas Filir.
Sebagai mantan Deputi Penindakan KPK, Filri meminta seluruh kepala daerah bisa bermitra dengan DPRD. Dengan begitu, dia yakin tak ada dana ketok palu untuk kemajuan kepentingan bersama.
"Bupati, walikota dan gubernur harus bermitra dengan DPR, jangan tunggu ketok palu. Tidak jadi bahas ABPD karena belum ada kesepakatan, berapa duit ketok palu ini," kata Filri
"Saya minta tolong, saya titip betul, kita sudah mengikhrarkan diri kita kita hadir untuk rakyat," katanya. (ras/rvk)
