"Pak Gubernur terlalu cepat menyampaikan tanpa dibangun konsepnya berdasarkan kajian. Sehingga membuat polemik ditengah masyarakat. Seolah ketika bicara mengenai wisata halal itu mau mengislamisasi daerah itu. Ini yang memicu ketersinggungan," kata Ikrimah kepada wartawan di Medan, Selasa (3/9/2019).
Polemik menurutnya tak akan terjadi bila Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tak terburu-buru memberikan pernyataan. Wisata halal disebut Ikrimah bukan hal baru karena sudah diterapkan di sejumlah negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya mereka sudah memahami konsep itu dikaji dari sisi ekonomis. Mereka menerapkan konsep ini karena melihat peluang ekonomi besar dengan menyesuaikan fasilitas dengan kebutuhan wisatawan yang datang termasuk wisatawan dari negara mayoritas Islam," terangnya.
Jika konsep wisata halal diterapkan di Danau Toba, menurutnya harus melalui kajian. Gubernur Sumut didorong melakukan pembahasan degna Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba.
"Satukan cara pandang, kemudian konsep pelaksanaannya seperti apa. Kalau semuanya sudah clear, maka disampaikanlah kepada publik khususnya pelaku usaha pariwisata di sana. Konsepnya seperti ini, seperti ini dan seterusnya," papar Ikrimah.
"Jadi saya menilai, polemik ini muncul karena lemahnya komunikasi dan perencanaan," imbuhnya.
Selain itu, politikus PKS ini mengingatkan agar Pemprov Sumut tidak melempar ide dadakan yang dilontarkan tanpa kajian
"Saran, tolong jangan memunculkan ide dadakan apalagi belum ditampung dalam perencanaan dalam APBD," ujar dia.
Sebelumnya Gubernur Sumut Edy mengatakan pihaknya sedang membentuk tim untuk pengembangan wisata Danau Toba.Edy menyebut pengembangan wisata Danau Toba harus dilakukan dengan desain tepat bukan hanya infrastruktur lingkungan.
"Terus ikuti maunya wisatawan. Jangan maunya awak (kita) pula. Yang datang kan wisatawan. Wisatawan yang mana yang maum kita ambil?" kata Edy kepada wartawan, Kamis (22/8).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini