Gugat ke MK, 2 Dosen Ini Minta Kewenangan BPK Dipreteli

Jakarta - Dua dosen dan seorang mahasiswa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta kewenangan BPK untuk mengaudit dengan tujuan tertentu, dibatalkan.

Kedua dosen itu adalah Ahmad Redi dan M Ilham Hermawan. Adapun mahasiswa yang ikut menggugat adalah Kexia Gaotama. Mereka menggugat Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal tersebut berbunyi:

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Menurut Redi dkk, kewenangan 'pemeriksaan dengan tujuan tertentu' bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D ayat 1 dan Pasal 23E ayat 1 UUD 1945.

"Menyatakan Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK frase 'dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar penggugat sebagaimana dikutip dari website MK, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: MK Putuskan OJK Konstitusional dan Tidak Perlu Dibubarkan

Menurut penggugat, basis kewenangan konstitusional BPK adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Oleh sebab itu, secara gramatikal, haruslah dimaknai kewenangan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerha.

"Sehingga apabila ada kewenangan lain di luar kedua wewenang konstitusional Pasal 23E ayat 1 UUD 1945, aka sejatinya kewenangan itu adalah inkonstitusional karena telah memperluar kewenangan konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945 secara eksplisit dan limitatif," ujarnya.

(asp/rvk)