Round-Up

Jokowi Minta Masukan Soal Capim KPK, Sungguhan atau Pencitraan?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 03 Sep 2019 06:30 WIB
Presiden Jokowi ketika menerima pansel capim KPK di Istana (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
Presiden Jokowi ketika menerima pansel capim KPK di Istana (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Sepuluh nama calon pimpinan KPK sudah berada di kantong Presiden Jokowi. Namun tanda tanya besar belum begitu saja hilang tentang bagaimana masa depan pemberantasan korupsi.

Perjalanan mendapatkan 10 nama itu yang digawangi panitia seleksi (pansel) berliku sebelum akhirnya berakhir di Jokowi. Kritik disampaikan, bahkan lembaga yang nantinya akan ditukangi para kandidat itu mempertanyakan seperti apa rekam jejak orang-orang itu.

Senin, 2 September 2019, Yenti Garnasih sebagai ketua pansel tersebut memimpin langkah koleganya menghadap ke Jokowi. Yenti mengatakan 10 nama tersebut sudah dipilih betul-betul oleh pansel sebagai sosok yang paling ideal untuk memimpin KPK ke depan.

"Sudah," kata Yenti singkat.



Jokowi Minta Masukan Soal Capim KPK, Sungguhan atau Pencitraan?Ilustrasi KPK (Foto: dok detikcom)

Langkah Yenti dan kawan-kawan pasti menuju ke Istana. Meski sebelumnya ada hujan kritik menerpa. Salah satunya seperti disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Melalui siaran pers dari Indonesia Corruption Watch (ICW), koalisi itu mengumpulkan pesan dari para guru besar dan profesor agar Jokowi betul-betul memperhatikan hasil dari pansel tersebut. Salah satunya adalah Prof Mahfud MD sebagai Guru Besar Universitas Islam Indonesia yang meminta Jokowi tidak memupus asa publik akan masa depan perang melawan korupsi.

Ada pula Prof Hibnu Nugroho sebagai Guru Besar Universitas Soedirman mengingatkan Jokowi bahwa KPK adalah milik publik. Oleh karenanya Hibnu berharap Jokowi tidak mencederai harapan publik.

Hingga pada akhirnya pansel capim KPK diterima langsung oleh Jokowi di Istana. Jokowi pun berterima kasih pada pansel yang telah bekerja keras menggelar seleksi hingga akhirnya menentukan 10 nama untuk kemudian diteruskannya ke DPR.

"Ini adalah proses panjang yang telah dilalui," ujar Jokowi.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3