Polri Sebut Hoax soal Papua Capai 52 Ribu Konten, Diduga Disebarkan Para Elite

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 02 Sep 2019 19:37 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Foto: Nur Azizah Rizki/detikcom)
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Foto: Nur Azizah Rizki/detikcom)


Dedi mengatakan pembatasan dilakukan atas beberapa pertimbangan guna menghindari kericuhan. Menurutnya berita bohong terus meluas di masyarakat.

"Dengan pertimbangan seperti itu sementara dibatasi dulu. Dibatasi dulu, nggak diblok. Dibatasi dulu guna menghindari berita-berita hoax itu terus menjadi meluas di masyarakat sehingga justru bisa memicu kerusuhan di masyarakat," lanjut Dedi.



Lebih lanjut, Dedi mengatakan penyebaran hoax banyak disebarkan lewat Twitter, lalu diikuti Facebook. Dedi menduga penyebaran tersebut dilakukan oleh para elite, baik di dalam dan di luar negeri. Namun Dedi tidak menjelaskan lebih lanjut elite yang dimaksud.

"Iya termasuk di luar negeri. Dan sekarang ternyata setelah dicek dari mulai tanggal 27 sampai tanggal 1 itu Twitter yang mendominasi, baru Facebook. Kalau misalnya Twitter berarti bukan melibatkan golongan menengah ke bawah, akar rumput. Kalau akar rumput sudah redam ini. Berarti dia mainnya sudah golongan middle, sama elite-elite, baik di dalam negeri dan luar negeri, yang mencoba untuk membakar itu lagi, berita hoax itu," lanjutnya.



Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan akses internet di Papua dan Papua Barat akan kembali normal jika keadaan sudah benar-benar kondusif. Pembatasan itu dilakukan karena ada aksi yang berakhir dengan kerusuhan.

"Internet itu kan saya sudah janji internet kemudian penarikan pasukan. Kedua aktivitas ini kan ada satu reaksi karena ada aksi, kalau nggak ada aksi yang menimbulkan kerusuhan, suasana panas ini tidak akan ada pelemotan media sosial, nggak akan ada penambahan pasukan," kata Wiranto saat konferensi pers di gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Selatan, Senin (2/9).
Halaman

(lir/knv)