Gubernur Papua Imbau Pendemo Tak Rusak Fasilitas Umum-Pemerintahan

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 01 Sep 2019 18:55 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe mengeluarkan 6 poin imbauan terkait situasi di wilayahnya. Lukas mengimbau kepada warga yang menggelar unjuk rasa tidak merusak fasilitas umum dan pemerintahan.

"Mengimbau kepada seluruh masyarakat papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat, tidak melakukan perusakan fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah dan bangunan-bangunan milik masyarakat," ujar Lukas dalam imbauannya yang diterima, Minggu (1/9/2019).


Lukas juga meminta aparat TNI/Polri mengedepankan pendekatan persuasif kepada massa pengunjuk rasa. TNI/Polri diminta menghindari upaya kekerasan dan tidak menangkap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat.

"Pihak Keamanan, dalam hal ini TNl/Polri dalam menangani penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua, baik di Papua maupun di wilayah lain di Indonesia agar mengedepankan penanganan yang persuasif, sebisa mungkin menghindari penanganan secara kekerasan serta tidak melakukan
penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat," kata Lukas.

Untuk menghindari pihak-pihak yang menunggangi aksi sehingga berujung anarkis, Lukas mengimbau massa berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam hal penyampaian pendapat di muka umum. Namun bagi pelaku kerusuhan, Lukas meminta supaya ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.


Aksi demonstrasi di Papua sempat berujung rusuh sebelumnya. Polri mengantongi informasi ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. Saat ini, Polri berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu dan jaringan intelijen," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian seusai acara HUT Polwan ke-71 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Kini, situasi di Papua dan Papua Barat, disebut Menko Polhukam sudah kondusif. Kehidupan masyarakat di Papua kembali normal. (dkp/imk)