Jokowi Diminta Urus Papua Dibanding Ibu Kota Baru, Ngabalin: Apa Korelasinya?

Andhika Prasetia - detikNews
Minggu, 01 Sep 2019 15:10 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) diminta sejumlah pihak untuk menuntaskan kasus di Papua ketimbang urus pemindahan ibu kota. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) dari lingkaran Istana Kepresidenan mempertanyakan usulan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus menuntaskan kasus kerusuhan di Papua daripada pemindahan ibu kota. KSP menilai kedua persoalan tersebut tidak saling memiliki keterkaitan.

"Kalau berteriak sekarang 'urus Papua dulu, baru ibu kota', apa korelasinya? Kecuali orang-orang yang tidak mengerti mekanisme pembuatan UU. Karena penetapan ibu kota harus melalui UU dan diajukan pemerintah serta dibahas di DPR," ujar Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Minggu (1/9/2019).


Ngabalin, yang mengaku mengawal kasus di Papua, mengatakan kondisi di Bumi Cenderawasih tersebut kini sudah kondusif. Sedangkan untuk urusan ibu kota, pemerintah segera membahasnya dengan DPR.

"Bagaimana masalahnya Pak Busyro dan Pak Sandiaga Uno antara masalah Papua dengan ibu kota negara? Bukan hal yang kontradiktif kan? Kemudian, tim yang turun ke Papua, tadi pagi saya juga ter-update kalau situasinya kondusif, bagus," ujar Ngabalin.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. (Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)

"Kalau ibu kota negara, kalau di DPR ada proses pemerintah menyiapkan naskah akademik. Setelah presiden mau di Kalimantan Timur, naskah akademik dibikin dan sudah kelar. Di sana dibahas. Yang mereka tahu tentang kesibukan presiden soal ibu kota, apa? Masa bawa urusan itu ke urusan politik yang tidak berujung. Itu kan narasi politik namanya," imbuh dia.
selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2