SBY Didesak Umumkan Anggaran Kepresidenan

Jakarta - Presiden diminta transparan untuk memberitahukan anggaran yang diperolehnya. Selain itu, Presiden wajib mengumumkan berapa sebenarnya anggaran kepresidenan yang dibutuhkan dalam satu tahun."Berapa tunjangan Presiden, termasuk para menteri, harus dikasih tahu pada rakyat," kata anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR Ramson Siagian di Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (25/10/2005).Menurut Ramson, sesuai dengan UUD '45 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Ini berdasarkan UUD '45. Ini amanat yang selama ini kurang di-blow up," ungkap politisi dari Fraksi PDIP ini.Anggota Komisi VII ini meminta agar publik juga melihat anggaran yang berada di luar DPR. Jangan hanya di DPR. "Ini perlu diperbandingkan, kita cuma Rp 10 juta aja tapi dipersoalkan," cetus Ramson.Desakan juga datang dari pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif mendesak pemerintah terbuka kepada publik. Menurut Zaenal, pemerintah harus menjelaskan kepada publik untuk apa anggaran sebesar itu. "Intinya, pemerintah harus transparan agar tidak menimbulkan tanda tanya, di saat rakyat kesulitan akibat kenaikan harga BBM," tukas petinggi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini.Senada dengan kedua politisi di atas, Ketua Fraksi PKS Untung Wahono menganggap kenaikan tunjangan para pejabat tidak mengindahkan empati kepada masyarakat bawah. "Kita anggap kenaikan tunjangan pejabat negara tidak sekarang, termasuk kenaikan tunjangan eselon I," ujar Untung.Untung menilai, kenaikan tunjangan bagi pejabat pemerintah yang bersifat pribadi, tidak dapat diterima. "Kenaikan yang jatahnya pada pribadi berupa tunjangan yang akan meningkatkan penghasilan pejabat, itu kita tolak," ujar dia lagi. (ism/)