Pemprov Kirim Nota Keberatan ke UNHCR Jika Pencari Suaka Masih di Kalideres

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah meminta pencari suaka meninggalkan lokasi pengungsian di eks lahan Kodim Jakarta Barat, Kalideres, besok. Jika tidak, Pemprov akan mengirim nota keberatan kepada UNHCR.

"Ya kita bikin nota keberatan lah melalui Deplu (Kementerian Luar Negeri)," ucap Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri saat dihubungi, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Pemprov DKI: 400 Pencari Suaka Dapat Bantuan Uang untuk Cari Tempat Tinggal

Taufan menyebut dia tidak akan mengusir secara paksa pencari suaka sampai Sabtu (31/8) tengah malam. Namun harus ada kerja sama dari UNHCR untuk segera mencari jalan keluar.

"Ya kita harap begitu (keluar besok). Dengan mereka memberi pemahaman. Masak, kita usir, itu kan manusia juga," kata Taufan.

Taufan menyebut tidak ada lagi tawar menawar soal pengungsian untuk pencari suaka. "Ya kita harus tegas kepada mereka, nggak bisa (tetap di Kalideres) ini sudah lama," ucap Taufan.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Lagi Bantu Pencari Suaka Kalideres: Kami Serahkan ke UNHCR

Sebelumnya, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menyebut akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para pencari suaka.

"Kami berharap, kami dapat merancang sebuah rencana dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mendasar para pengungsi yang dinilai sangat rentan," ujar Representatif UNHCR di Indonesia Thomas Vargas di kantor UNHCR, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Vargas juga mengatakan pihaknya menginginkan adanya tempat pengungsian lain. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang muncul di tempat pengungsian saat ini. (aik/gbr)