Wiranto Tegaskan Oknum Militer dan Sipil Terkait Rasisme Diproses Hukum

Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan proses hukum berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana, terutama yang memicu aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Wiranto mengatakan Indonesia adalah negara hukum, maka proses hukum akan dikedepankan.

"Pagi tadi saya mengecek di Jawa Timur, misalnya, proses hukum untuk anggota militer dari Kodam Brawijaya 5 orang diskorsing, termasuk Danramil seorang mayor dan satu Babinsa. Danramil dan Babinsa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya karena diduga tindakan yang merugikan disiplin TNI sedangkan 3 lainnya masih diperiksa sebagai saksi. Ada tindakan, ada hukuman," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Kepala BSSN Temui Wiranto Bahas Perkembangan Kondisi Papua

Menko Polhukam Wiranto (Lisye Sri Rahayu/detikcom)

"Dari masyarakat sipil, tersangkanya sekarang sudah ditangani Polda Jatim, Tri Susanti dan S Saiful, pelanggaran yang dilakukan UU ITE, penghasutan, ujaran kebencian," imbuh Wiranto.