Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kemendagri dan BPIP yang sudah ditandatangani pada 20 Mei 2019. Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing pejabat tinggi eselon satu dari BPIP dan Kemendagri di Kantor BPIP, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembinaan ideologi pancasila yang terencana sistematis dan terpadu haruslah tetap menjadi prioritas bangsa. Kehadiran BPIP dalam merumuskan arah kebijakan dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan mendorong perlunya dilakukan kerja sama," ujar Soedarmo.
Sementara Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan pihaknya akan segera menindak lanjuti perjanjian tersebut. Tidak hanya dengan kemendagri saja, BPIP akan melakukan bergerak secara simultan untuk melalukan pembinaan pancasila hingga mewujud dalam perilaku setiap orang.
"Jadi nanti ketika kami bergerak itu tidak hanya bergerak dengan kemendagri, tapi kemendagri juga kami ajak untuk bergerak secara simultan karena tangung jawab kita semua bagaimana pancasila sebagai sebuah dasar negara, pandangan hidup dam ideologi negera ini tidak hanya berhenti dalam pidato tapi bisa mewujud dalam perilaku hidup manusia," ucapnya.
Berikut enam perjanjian kerja sama BPIP dan Kemendagri:
1. Perjanjian kerja sama antara Deputi Hubungan antara lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP dengan Direktorat Jenderal politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tentang pemetaan mutiara Pancasila.
2. Perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri tentang pelaksanaan fasilitas rancangan Perda sesuai dengan nilai Pancasila.
3. Perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dengan Institusi Pemerintah Dalam Negeri Kemendagri tentang pembinaan civitas akademika, Praja Purna IPDN.
4. Perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri tentang pendidikan pelatihan dan pembinaan ideologi.
5. Perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP dengan Deputi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi pancasila,
6. Perjanjian kerja sama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentanv pembinaan ideologi Pancasila di kawasan perbatasan negara.
Halaman 2 dari 2










































