"Kita semua harus memahami bahwa isu utamanya hari ini adalah bagaimana kita menghentikan kerusuhan ini? Ini bukan lagi demonstrasi damai. Melainkan sudah anarkis, sudah menjelma kerusuhan," ujar Deputi V KSP bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Jaleswari Pramodhawardhani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/8/2019).
Jaleswari mengatakan, merupakan tugas pemangku kepentingan untuk meredam situasi ini. "Tugas semua pemangku kepentingan untuk ikut meredam situasi yang panas ini. Papua adalah kita. Kewajiban kita semua untuk menciptakan Papua yang berkeadilan dan menjunjung nilai kemanusiaan," ujarnya.
Jaleswari kembali menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana pentingnya mengedepankan pendekatan secara kemanusian. Jokowi juga memerintahkan untuk menindak tegas bagi pelaku perusakan saat aksi di Papua.
"Presiden selalu mengarahkan bahwa pendekatan kemanusiaan itu paling penting dan terdepan. Namun bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan, tapi itu hanya berlaku sebagai the last resort, upaya terakhir yang boleh dilakukan dengan standar operasional yang terukur dan akuntabel," kata Jaleswari.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi telah mendapatkan laporan situasi terkini terkait kerusuhan di Jayapura, Papua. Jokowi meminta Menko Polhukam Wiranto menindak tegas pelaku anarkistis di Jayapura.
"Saya juga telah memerintahkan sebetulnya tadi malam, sudah saya perintahkan pada Menko Polhukam, pada saat rapat di Istana bersama Kapolri, KaBIN, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," kata Jokowi di Purworejo, Kamis (29/8).
Seperti diketahui, kemarin unjuk rasa berakhir ricuh terjadi Kota Jayapura. Semalam pun, Kota Jayapura kembali mencekam. Sejumlah pertokoan dijarah dan warga pun harus meningkatkan keamanan.
Hingga pagi ini, aktivitas di Jayapura pun masih lumpuh. Warga masih berjaga-jaga di jalan, sekolah, pusat perbelanjaan hingga perkantoran pun tidak beroperasi hari ini. (dkp/mae)
