Pegawai Kelurahan Solo Palsukan Data SLT

Solo - Warga miskin RT 04 RW 01 di Kalurahan Gajahan, Serengan, Solo, hingga kini belum menerima bantuan atau subdisi langsung tunai (BLT/SLT) kompensasi harga BBM. Ketua RT menolak membagikan kartu kompensasi kepada pemilik nama yang tertera pada kartu hasil rekayasa dan pemalsuan oleh pegawai kelurahan.Jayus, Ketua RT 04, memaparkan bahwa jauh sebelum BLT dibagikan pihak kelurahan meminta setiap ketua RT dibantu petugas pencacah untuk mencatat nama warga miskin di lingkungannya. Jayus mendata 12 nama warga miskin yang pantas mendapat bantuan. Data itu diserahkannya ke kelurahan.Namun saat katu BLT turun justru yang mendapat bantuan adalah sembilan nama warga yang lain. Dari sembilan penerima kartu hanya dua nama yang sesuai data Jayus. Sontak Jayus mengembalikan kartu itu dan menolak membagikannya dengan alasan takut menyulut keresahan. Apalagi sebagian besar dari nama yang tertera tergolong warga mampu.Jayus dan beberapa warga mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solo. Di sana mendapat jawaban bahwa data itu sesuai dengan ajuan yang dikirim oleh pihak kelurahan. BPS mengaku tidak bisa berbuat banyak karena keputusan warga menjadi penerima BLT dilakukan BPS Pusat di Jakarta."Saya sangat kecewa dengan kinerja BPS. Mereka hanya menelan mentah-mentah data yang dikirim kelurahan tanpa pengecekan lagi di lapangan. Kemudian setelah kami mengecek ke kelurahan ternyata data yang kami buat diabaikan dan seorang oknum di kelurahan membuat data palsu," papar Jayus saat ditemui di rumahnya, Selasa (25/10/2005).Pemalsuan dilakukan Ratno, Kabag Pemerintahan Kelurahan. Untuk membuat laporan itu Ratno memalsukan tanda tangan Jayus beserta cap RT serta tanda tangan petugas pencacah. Jayus mendapat dukungan luas dari sebagian besar warganya untuk memperjuangkan hak warga miskin di lingkungannya.Kasus itu segera dilaporkan ke pihak Pemkot Solo. Warga menuntut Ratno segera diberi sanksi setimpal karena telah merugikan warga. Saat dihubungi, Wakil Walikota Solo Hadi Rudyatmo membenarkan kasus tersebut terjadi. Oknum pemalsu telah mengakui kesalahannya dan akan segera ditindak sesuai prosedur sanksi dalam lingkungan PNS.Namun rupanya warga menganggap penanganan kasus itu berjalan lamban. "Kalau sudah jelas kasusnya dan yang bersangkutan mengakui, mengapa harus diperlambat pemberian sanksinya. Tapi yang terpenting bagi kami adalah data penerima BLT segera diubah sesuai kondisi di lapangan. Kasihan mereka karena belum menerima bantuan," ujar Jayus. (nrl/)