Istana soal Pembatasan Akses Internet di Papua: Biar Tak Terjadi Penyebaran Hoaks

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Kamis, 29 Agu 2019 19:11 WIB
Foto Ilustrasi (Thinkstock)
Jakarta -
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembatasan akses internet di Papua telah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ngabalin mengatakan pembatasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran berita bohong atau hoaks.
"Dalam UU ITE itu, pemerintah diperintah oleh undang-undang untuk bisa membatasi data dan agar tidak terjadi penyebaran berita hoaks," kata Ngabalin kepada wartawan di kantor Istana Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Ngabalin menuturkan terjadinya aksi massa di Papua disebabkan penyebaran berita hoaks. Pemerintah, menurut Ngabalin, ingin mencegah hal tersebut.
"Kita tahu kemarin kenapa eskalasi massa begitu keras awal pertama itu karena memang ada berita bohong terkait dengan pembunuhan. Mengapa eskalasi massa begitu keras waktu awal-awal pertama, karena memang ada berita bohong terkait pembunuhan mahasiswa di Sorong. Itu kan berita hoaks," jelas Ngabalin.



Selanjutnya
Halaman
1 2 3