Desmond soal Pemindahan Ibu Kota: Jangan-jangan Kayak Esemka, Cuma Khayalan

Foto: Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa (Gibran/detikcom)

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengkritik rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dia khawatir pemindahan ibu kota jadi proyek khayalan dan membandingkannya dengan proyek Esemka.

"Usulan ini usulan sepihak pemerintah, udah dibicarakan belum sama DPR? Jangan-jangan ini kayak Esemka, cuma khayalan," kata Desmond Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Desmond, seharusnya pemerintah menyerahkan draf tentang perencanaan hingga pembiayaan pemindahan ibu kota kepada DPR. Desmond tak ingin rakyat tertipu.

"Hari ini seolah-olah pemerintah ngomong di depan, kita harus ikut. Ini kekuasaan yang nggak bener. Zaman Soeharto aja tidak seperti ini, gitu loh. Ada apa dengan Jokowi? Jangan-jangan Esemka, Esemka aja khayalan. Yang jadi soal hari ini, saya sebagai orang Kalimantan seneng gitu loh (kalau ibu kota pindah), tiba-tiba ketipu. Nah ini jadi soal," ujarnya.

Desmond mengkritik rencana pemindahan ibu kota jika nantinya hanya menjadi khayalan yang tidak konkret. Dia lalu menyinggung soal 'bius politik' yang tidak sehat dalam rencana pemindahan ibu kota.

"Tapi kalau ini realitanya kayak Esemka, apa yang terjadi? Ini kan bius-bius politik saja. Kalau sudah bius-bius politik kayak gini itu jadi tidak sehat. Seolah-olah benar, kenyataannya tidak benar. Orang yang mengkritik seolah-olah tidak suka dengan pemerintahan sekarang. Ini jadi sakit kita kan," ucap Desmond.

Desmond lalu menyinggung pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut langkah-langkah pemindahan ibu kota harus sesuai aturan. Menurut Desmond, akan berbahaya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika wakil presiden nantinya tidak paham soal ketatanegaraan.

"Baca statemen JK, itu yang bener. Harusnya ada prosedur, digarap dulu itu semua, gitu loh. Statement JK itu adalah sestau yang menurut saya, sebagai wapres beliau itu mengingatkan pemerintahannya. Nah yang kita bayangkan nanti adalah Ma'ruf Amin sepaham JK nggak tentang persoalan ketatanegaraan? Kalau nggak, ini berbahaya bagi Jokowi," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar langkah pemindahan ibu kota sesuai aturan.

"Ya tentu diusahakan (sudah mulai pindah tahun 2024). Namun karena prosedurnya panjang dan dalam waktu 4 tahun, terkecuali dipercepat. Tapi ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan," kata JK saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (27/8).