Memakan Korban, FKB & FPDS Minta SLT Dihentikan

Jakarta - Penyaluran subsidi langsung tunai (SLT) kompensasi kenaikan harga BBM diminta untuk dihentikan. Model penyaluran SLT dinilai banyak salah sasaran karena data Badan Pusat Statistik tidak akurat. Selain itu, model penyaluran ini terbukti telah memakan korban jiwa.Tuntutan agar penyaluran SLT dihentikan datang dari Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Helmy Faisal Zaini dan Sekretaris Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) Karol Kadang. Keduanya ditemui wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2005).Menurut Helmy, FKB mengusulkan pemerintah membentuk program UKM untuk penyaluran kompensasi kenaikan harga BBM. "Diharapkan dengan program ini selain tidak akan jatuh korban juga akan mengurangi jumlah pengangguran karena akan menambah jumlah pekerja baru. Namun demikian pemerintah harus mengawasi dengan baik agar tidak disalahgunakan," katanya.Sementara Karol menilai model program pemberian kompensasi BBM saat ini karena tidak menyelesaikan masalah tapi semakin membuat persoalan baru di masyarakat. "Ini harus dicabut. Lebih baik nggak dapat dan tetap miskin daripada dapat tapi harus mati," katanya.Pendapat berbeda disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Batoegana. Menurut Sutan, program SLT perlu dipertahankan. Namun pemerintah perlu mengkaji ulang data BPS yang amburadul. "Kalau selalu trial and error, rusak negeri ini. Dicari yang kurang dan disempurnakan," tukasnya.Menurut Sutan, BPS bersama Depdagri dan BKKBN harus duduk bersama untuk mendata ulang warga miskin yang berhak mendapatkan dana bantuan tersebut. Ini agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang mengakibatkan anarkisme. Pemerintah bisa melanjutkan program ini sampai bisa menyediakan pekerjaan bagi rakyat. (gtp/)