Round-Up

Kejutan-kejutan yang Muncul di RUU KUHP

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 29 Agu 2019 06:02 WIB
Foto: Ilustrasi palu hakim (Ari Saputra)
Jakarta - RUU KUHP diharapkan akan menjadi satu buku hukum pidana yang mengatur seluruh tindak kejahatan. Namun ternyata ada sejumlah hal yang tak diatur dalam RUU KUHP ini, seperti misalnya soal pidana mati untuk koruptor dan kriminalisasi LGBT. Tapi juga ada penegasan untuk sejumlah tindak kejahatan, salah satunya memperkosa hewan.

Mulai dari tidak adanya ancaman hukuman mati kepada koruptor. Hukuman mati dalam RUU KUHP hanya dijatuhkan kepada:

1. Pelaku pidana makar.
2. Pelaku pembunuhan berencana.
3. Pelaku genosida.
4. Pelaku kejahatan HAM berat.
5. Terpidana Terorisme.
6. Terpidana narkotika.

Bahkan, ancaman pidana ke koruptor di RUU KUHP justru lebih ringan dibandingkan dengan di UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).




Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, minimal hukuman ke koruptor yang bertujuan memperkaya diri sendiri adalah 4 tahun penjara. Bunyi selengkapnya:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Di ayat selanjutnya, hukuman mati bisa dijatuhkan ke terdakwa korupsi dengan sejumlah syarat, yaitu:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Nah, dalam Pasal 604 RUU KUHP, hukuman minimalnya dipotong setengahnya menjadi minimal 2 tahun penjara. Bunyi selengkapnya:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.

Kategori VI adalah maksimal Rp 2 miliar.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5