DPR Sekongkol dengan Pemerintah

Jakarta - Mengapa DPR setuju harga BBM dinaikkan? Jawabannya karena tunjangan mereka juga naik Rp 10 juta per bulan. Jadi kesimpulannya, pemerintah dan DPR telah bersekongkol.Demikian pendapat Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, dalam perbincangan dengan detikcom pertelepon, Selasa (24/10/2005). Sebastian menjelaskan, kenaikan tunjangan DPR merupakan kesepakatan DPR dengan pemerintah. Kenaikan itu dibahas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2005 tahap kedua. Pada saat yang bersamaan DPR dengan pemerintah juga membahas kenaikan harga BBM. "Di sini menurut saya ada proses di mana ada konspirasi pemerintah dengan DPR mengakali dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kedua lembaga sama-sama mendapat keuntungan dengan sepakat menaikkan harga BBM dan tunjangan DPR. Sedangkan beban paling berat diserahkan kepada rakyat untuk menanggungnya," kata Sebastian. Kenaikan tunjangan DPR, menurut Sebastian, semakin menjauhkan jarak wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Sikap DPR yang keukeuh menaikkan tunjangan itu meskipun sejumlah anggotanya menyatakan menolak sangat menyakitkan rakyat. "Kenaikan tunjangan yang begitu besar itu sangat membuat hati rakyat terlukai. Ini menyebabkan ada jarak yang begitu jauh antara rakyat yang mengalami penderitaan begitu besar dengan DPR yang menamakam dirinya wakil rakyat," tutur Sebastian.Sebastian menyesalkan sikap DPR yang munafik dalam kasus kenaikan tunjangan itu. Sejumlah angggota DPR kepada media massa bersuara menolak atau meminta agar tunjangan itu ditunda. Tapi ketika ada forum yang tepat yakni Sidang Paripurna DPR, protes atas kenaikan tunjangan itu tak terdengar. "Ini selain munafik, DPR tidak bisa memberikan pendidikan politik yang baik pada rakyat," tandas Sebastian. (iy/)