Anggaran Presiden Naik 57%, Siapa Lagi yang Bela Rakyat?

Jakarta - Tunjangan operasional DPR naik, anggaran kepresidenan juga naik. Kantong para anggota dewan dan pejabat kian tebal. Siapa mau bela kantong rakyat?Hujan kecaman menghujam rencana kenaikan tunjangan operasional DPR Rp 10 juta, meski pada akhirnya tetap disepakati. Begitu juga dengan kritikan atas kenaikan anggaran kepresidenan sebesar Rp 420 miliar, atau sekitar 57 persen.Kedua hal tersebut dianggap tidak berpihak pada rakyat, mengingat rakyat justru sedang terbeban berat dengan kenaikan harga BBM, disusul efek domino kenaikan harga barang-barang."Rakyat cuma berharap agar presiden memihak rakyat. Rakyat tidak punya kesempatan untuk mengimbangi itu," ujar pengamat politik Indria Samego ketika dihubungi detikcom, Selasa (25/10/2005).Tidak hanya itu. Indria menilai, permintaan DPR untuk menaikkan tunjangan operasional pun akhirnya dianggap wajar. Sebab, take home pay pemerintah ternyata lebih besar dari anggota DPR."Satu menteri saja pendapatannya lebih dari Rp 40 juta. Selain itu, masih ada dana taktis yang jumlahnya bisa sampai Rp 100 juta per bulan. Belum lagi kalau menteri itu mendapat komisi," urai Ketua Dewan Direktur Center for Information and Development Studies (Cides) ini.Indria menjelaskan, anggaran pemerintah memang selalu naik. Nah, agar kenaikan anggaran tidak terlalu besar, lanjut Indria, maka sebaiknya pemerintah memperkecil jumlah departemen.Seperti diberitakan, anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR Ramson Siagian mengatakan, sesuai UU 36/2004 tentang APBN 2005, angaran kepresidenan sebesar Rp 727,2 miliar. Tapi di tahun anggaran 2006 menjadi Rp 1,147 triliun. Berarti naik Rp 420 miliar.Ramson menegaskan, anggaran kepresidenan sebesar Rp 1,147 triliun untuk tahun anggaran 2006 ternyata lebih besar dari keseluruhan anggaran DPR selama setahun yang hanya Rp 1,139 triliun. Menurut perhitungan detikcom, kenaikan anggaran kepresidenan tersebut sekitar 57,75 persen."Kenaikan itu biasanya hanya 20 persen. Kecuali banyak proyek dan presiden banyak jalan ke luar negeri. Presiden SBY termasuk yang sering ke luar negeri," cetus alumni sarjana ilmu politik UGM tahun 1975 ini.Indria mengkhawatirkan tingginya kenaikan anggaran pada lembaga kepresidenan sangat berpotensi terjadinya mark up. "Praktek mark up tidak bisa dihentikan, sekalipun di lembaga kepresidenen," tandas Indria. (ism/)