PAN: Selama UU Belum Sah, Pembangunan Ibu Kota Baru Ilegal

Jakarta - Fraksi PAN DPR RI menegaskan bahwa pemindahan ibu kota baru bisa dilakukan jika sudah ada undang-undang (UU). PAN mengatakan pembangunan menjadi ilegal jika dilakukan tanpa adanya UU Pemindahan Ibu Kota.

"Selama UU belum disahkan tentang pemindahan ibu kota maka pembangunan apapun di situ ilegal. Dana yang disampaikan atau digunakan untuk membangun itu ilegal, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara UU," kata Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Yandri menyebut pemindahan ibu kota tidak boleh prematur. Selain harus membuat UU, dia mengatakan banyak juga UU yang harus direvisi.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Luhut: Sekalian Tertibkan 'Dosa' yang Lalu

"Banyak sekali (UU yang harus diubah), karena menyangkut masalah kedudukan lembaga tinggi, atau parpol atau beberapa komisioner itu kan semua disebut beribu kota, bertempat di ibu kota negara, dalam hal ini Jakarta," ujar Yandri.

"Maka semua menyangkut UU yang akan diubah itu harus direvisi atau diubah total. Bahkan misalkan, masalah UU ASN, UU masalah DKI Jakarta, mengenai posisi aset negara yang ada di Jakarta," imbuhnya.

Yandri menuturkan bahwa Fraksi PAN DPR menilai pemindahan ibu kota belum saatnya dilakukan. Dia pun menyakini fraksi lainnya juga akan mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang.

Baca juga: Ibu Kota Baru Bakal Dilewati Tol Pertama di Kalimantan?

"Tapi kami yakin fraksi-fraksi yang lain itu tentu akan sangat teliti cara berpikirnya demi bangsa dan negara. Kita akan diskusi secara organitatif, secara bagus, belum tentu juga semua fraksi akan setuju," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat dan kajian teknis ke DPR terkait pemindahan ibu kota. Namun, RUU Pemindahan Ibu Kota belum diserahkan.



Soal UU Pindah Ibu Kota, Mendagri Tunggu Surat Balasan DPR:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/rvk)