Pemerintah membatasi akses internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat akibat demo menolak rasialisme berujung kerusuhan di Bumi Cenderawasih. Namun, pada Rabu (21/8), pemerintah meningkatkannya jadi pemblokiran akses di wilayah tersebut.
Pada Senin (26/8/2019), puluhan organisasi kemasyarakatan (ormas) bergerak ke kantor Kominfo. Mereka menyerahkan surat somasi terkait pembatasan akses internet di Papua.
Dalam pertemuan dengan Rudiantara tersebut, ada belasan ribu orang yang satu suara agar pemerintah menghentikan pemblokiran internet di Bumi Cenderawasih. Hal itu diketahui dari petisi online 'nyalakan internet di Papua' yang sudah ditandatangani lebih dari 11 ribu orang.
"Kami sampaikan surat somasi ini. Pada intinya mengkritisi dasar hukum yang digunakan Kominfo untuk membatasi akses informasi dalam bentuk throttling (pelambatan akses/bandwidth) dan blackout," ucap Damar.
Adapun 20 ormas sipil yang dimaksud adalah YLBHI, Kontras, LBH Pers, ICJR, SAFEnet, Amnesty International Indonesia, Yayasan Pustaka, AJI, Greenpeace, Perkumpulan Jubi, ELSAM, Yayasan Satu Keadilan, Federasi Kontras, Vivat Indonesia, AJAR, Walhi, YPII, PAHAM Papua, GARDA-P, dan FIM-WP.
Di sisi lain, pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat, menurut pemerintah, bukan tanpa alasan.
