Presiden SBY Didesak Segera Ganti Hamid karena Lelet

Jakarta - Usulan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono me-reshuffle kabinetnya terus didengungkan. Kali ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) Hamid Awaluddin menjadi sasaran untuk kesekian kalinya agar diganti.Kinerja Hamid dianggap lelet dan lamban untuk menyelesaikan RUU yang harus diselesaikannya. Hal ini dikarenakan Hamid kerap mengurusi masalah diluar urusan Depkum dan HAM."Untuk tahun 2005 sedikitnya ada 55 RUU yangharus diselesaikan, namun sejauh ini baru 5 yang masuk dalam pembahasan di DPR. Dia kan kerjanya menginventarisir apa saja yang harus dilegislasi,tapi karena kerjanya lelet, semuanya jadi terbengkalai. Padahal waktunya tinggal 2 bulan lagi, kami harus meyelesaikan," kata Ketua Baleg DPR AS Hikam dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (25/10/2005).AS Hikam menambahkan Hamid pernah berjanji akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atas UU No 10/2004 tentang Perbentukan Perundangan. Namun, higga saat ini PP tersebut belum juga selesai dibuat.Selain itu, lanjutnya, Hamid kerap mengurusi masalah yang di luar urusan Depkum dan HAM. "Hamid kerap bolak balik Jakarta-Helsinki. Kita kan tahu MoU itu kerjanya Menko Polkam dan rentetannya panjang, jelas tugas utamanya malah keteteran. Apalagi Hamid juga masih harus menyelesaikan urusan dugaan korupsi," ujar politisi dari F PKB ini.Untuk itu, dirinya meminta presiden segera mencopot Hamid. Karena kerjanya bisa dibilang di bawah standar. "Karena kalau tetap dipakai maka akan mengganggu kinerja pemerintah secara keseluruhan," imbuhnya. (ary/)