KSAD: Mutasi Pangdam Udayana Tidak Terkait Bom Bali II

Jakarta - Mutasi yang dilakukan terhadap Pangdam Udayana tidak terkait dengan kasus bom Bali II. Karena mutasi di tubuh TNI AD rutin dilakukan."Tidak ada kaitan dengan masalah bom Bali II. Ini mutasi rutin," kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso di markas komando pasukan khusus Angkatan Darat Cijantung, Jakarta Timur, Senin (24/10/2005).Menurut Djoko, mutasi kali ini merupakan kebutuhan organisasi dan juga untuk menghadapi tantangan ke depan. Maka kali ini TNI mengadakan mutasi pada jabatan setingkat panglima sampai bintang satu. Diakui KSAD, ada 2 jabatan penting yang diganti yakni Pangdam Udayana dan Pangdam Bukit Barisan. "Jabatan lain saya tidak hapal," ujarnya.Berkaitan dengan kasus terorisme, menurut KSAD, sesuai dengan petunjuk panglima TNI kepada seluruh panglima untuk melaksanakan langkah-langkah membantu kepolisian dan pemerintah daerah. Hal ini untuk mendeteksi dan mencegah aksi teror. KSAD menjelaskan untuk menghadapi aksi terorisme ada 3 langkah yaitu pendeteksian, pencegahan, dan penindakan. "TNI AD mempunyai kekuatan dan peluang untuk melakukan 3 hal itu. Namun untuk deteksi dan pencegahan itu bisa dilakukan oleh satuan intelijen dan teritorial, sedangkan penindakan bisa dilakukan Kopassus yang mempunyai antiteror," paparnya.Tetapi menurut KSAD, TNI AD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan karena sudah menjadi wewenang kepolisian. "TNI AD hanya membantu mendeteksi dan menemukan pelaku yang diduga pelaku teror," ujarnya. Untuk melakukan koordinasi, TNI AD sudah melakukan koordinasi dengan Kapolri. Sedangkan untuk koordinasi di tingkat daerah dilakukan dengan gubernur dan bupati/walikota.Namun ketika ditanya mengenai reshuffle kabinet, KSAD enggan mengomentarinya. "Kita tidak berwenang mengomentari itu," tegasnya. (ary/)