Sopir Taksi Bali Unjuk Rasa Kenaikan Tarif

Denpasar - Sebanyak 400 sopir taksi berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Bali mendesak Gubernur Dewa Made Beratha segera menandatangani kesepakatan kenaikan tarif menyusul kenaikan harga BBM, Senin (24/10/2005). Para sopir taksi tersebut datang ke depan kantor Gubernur Bali, Jalan Basuki Rahmat, Denpasar dengan mengendarai sekitar 130 taksi. Mereka adalah sopir taksi yang tergabung dalam empat perusahaan, yaitu Bali Taxi, Jimbaran Taxi, Kuwinon Taxi dan Ngurah Rai Taxi. Sementara itu, tiga perusahaan taksi lainnya, yaitu Komotra Bali, Wahana Taxi, Praja Taxi absen dalam unjuk rasa itu. Para sopir taksi datang dengan seragam biru dengan membawa poster, yang antara lain bertuliskan "Cepat Naikkan Argo Jangan Perlu Banyak Mengkhayal". Para pengunjuk rasa tidak bisa memasuki halaman kantor gubernur karena sebelum mereka tiba, polisi pamong praja (satpol PP) telah menutup rapat pagar kantor gubernur. Mereka pun berorasi mendesak gubernur segera menandatangani kenaikan tarif. Beberapa saat berorasi, perwakilan sopir taksi diterima oleh Humas Gubernur Bali Anak Agung Bagus Netra, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Putu Ardhana dan Sekretaris Organda Ketut Widi. Salah seorang perwakilan sopir taksi, Nyoman Rai mengaku kecewa karena Gubernur Bali belum menandatangani kenaikan tarif. Menurut dia, perusahaan taksi bersama Organda Bali telah menyepakati kenaikan tarif pada tanggal 12 Oktober 2005. "Jangan hanya janji-janji saja, kami ingin dipercepat," katanya. Kesepakatan itu adalah, kenaikan tarif buka pintu sebesar 25 persen dari tarif semula Rp 4 ribu menjadi Rp 5 ribu, tarif jarak per kilometer sebesar 60 persen, dari tarif semula Rp 2.500 menjadi Rp 4 ribu dan tarif tunggu sebesar 50 persen dari tarif semuala Rp 20 ribu menjadi Rp 30 ribu. Dalam pertemuan tersebut, pihak Organda menyetujui kenaikan tarif sementara dengan menggunakan tabel harga tanpa harus menunggu persetujuan gubernur Bali. "Agak sulit menaikkan tarif sekarang karena harus ada tera argo terlebih dahulu dari dinas perindustrian dan perdagangan," demikian Widi. (asy/)