Sabtu 24 Agustus 2019, 16:24 WIB
DPR Akan Panggil Panglima TNI-Kapolri Bahas Rusuh di Papua
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Tsarina/detikcom)
Jakarta -
DPR RI mengagendakan pemanggilan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian seusai kerusuhan di Papua. DPR akan meminta kejelasan terkait penyelesaian masalah di Papua.
"Pasti (dipanggil). Saya mendapat laporan bahwa Komisi III dan Komisi I akan meminta penjelasan baik dari Panglima TNI maupun Kapolri," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Bamsoet menjelaskan, pemanggilan itu terkait meminta penjelasan langsung terkait penyelesaian kerusuhan di Papua. Selain itu, Bamsoet menegaskan Papua adalah bagian dari Republik Indonesia. "Intinya adalah yang ingin diketahui DPR bagaimana ujung penyelesaian daripada apa yang kita lihat kemarin, yang pasti Papua adalah bagian dari Republik Indonesia, dan tidak lengkap Indonesia tanpa Papua," ucap Bamsoet.
Bamsoet juga meminta semua pihak yang menyebabkan rusuh di Papua, terutama pihak-pihak yang melakukan tindakan penghinaan harus diproses hukum.
"Iya harus diproses hukum semuanya jadi, terutama soal penghinaan kalau ditemukan ada pelanggaran hukum dan pidana saya minta dan mendorong pihak kepolisian menyelesaikannya tanpa pandang bulu. Jadi betul-betul penegakan hukum dilakukan secara fair," ungkapnya.
Sebelumnya, kerusuhan terjadi di sejumlah daerah di Papua Barat. Fasilitas umum hingga bandara menjadi sasaran kemarahan warga. Kerusuhan itu merupakan buntut aksi protes terkait insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya beberapa hari lalu.
(maa/aan)
"Pasti (dipanggil). Saya mendapat laporan bahwa Komisi III dan Komisi I akan meminta penjelasan baik dari Panglima TNI maupun Kapolri," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Bamsoet menjelaskan, pemanggilan itu terkait meminta penjelasan langsung terkait penyelesaian kerusuhan di Papua. Selain itu, Bamsoet menegaskan Papua adalah bagian dari Republik Indonesia. "Intinya adalah yang ingin diketahui DPR bagaimana ujung penyelesaian daripada apa yang kita lihat kemarin, yang pasti Papua adalah bagian dari Republik Indonesia, dan tidak lengkap Indonesia tanpa Papua," ucap Bamsoet.
Baca juga: BPIP: Masalah Papua Diperparah Pihak Luar |
Bamsoet juga meminta semua pihak yang menyebabkan rusuh di Papua, terutama pihak-pihak yang melakukan tindakan penghinaan harus diproses hukum.
"Iya harus diproses hukum semuanya jadi, terutama soal penghinaan kalau ditemukan ada pelanggaran hukum dan pidana saya minta dan mendorong pihak kepolisian menyelesaikannya tanpa pandang bulu. Jadi betul-betul penegakan hukum dilakukan secara fair," ungkapnya.
Sebelumnya, kerusuhan terjadi di sejumlah daerah di Papua Barat. Fasilitas umum hingga bandara menjadi sasaran kemarahan warga. Kerusuhan itu merupakan buntut aksi protes terkait insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya beberapa hari lalu.
(maa/aan)
