Jumat 23 Agustus 2019, 07:14 WIB
Round-Up
Kontroversi Pin Emas Naik Level ke Senayan
Sidang Paripurna DPR (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta -
Kontroversi pin emas untuk anggota dewan masih berlanjut, bahkan kini naik level. Tak hanya di DPRD DKI, pembahasannya berkembang hingga ke DPR.
Polemik pin emas ini berawal saat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pin emas DPRD DKI dengan anggaran Rp 1,3 miliar yang akan dibagikan ke penghuni baru DPRD DKI yang berlokasi di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. PSI sendiri diketahui memperoleh delapan kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
PSI menolak pin emas dan minta diganti kuningan. Namun, DPRD DKI menolak permintaan PSI itu. Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, menyebut sikap PSI sebagai langkah cari popularitas.
Rekan separtai M Taufik di Gerindra, Habiburokhman, lalu mendadak ikut bersuara. Anggota terpilih DPR RI 2014-2019 itu menyatakan sikap untuk menolak pin emas ketika resmi menginjakkan kaki di Gedung DPR yang berlokasi di Senayan.
"Tolak pin emas. Saya mengusulkan agar Sekretariat Jenderal DPR RI tidak memilih pin berbahan emas untuk anggota DPR RI. Selain pemborosan, menurut guru ngaji saya Habib Novel Bamukmin, emas itu haram bagi laki-laki dan itu disepakati 4 mahzab," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).
Politikus Gerindra itu memprediksi kontroversi pin emas nantinya menutup kinerja anggota DPR. Habiburokhman mencontohkan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, yang juga berasal dari Gerindra.
"Ibarat ular mencari pemukul, pin emas hanya akan menjadi kontroversi dan mencoreng citra DPR. Jangan sampai prestasi dan kerja keras rekan-rekan anggota DPR memperjuangkan aspirasi rakyat malah tertutup masalah pin emas," ujarnya.
"Kasus DPRD DKI jadi rujukan, abang saya M Taufik yang sangat berprestasi di Dapil malah di-bully gara-gara pin emas," sambung Habiburokhman.
Terlepas dari penolakan Habiburokhman, DPR RI sendiri sudah menyiapkan pin emas yang akan diserahkan kepada para wakil rakyat seusai dilantik nanti. Pin emas untuk 560 anggota DPR itu menghabiskan anggaran Rp 5,5 miliar.
"Iya itu kan memang harus disediakan. Itu pin kan identitas untuk akses di ruang rapat," kata Sekjen DPR Indra Iskandar.
Indra menuturkan pengadaan pin emas dilakukan setiap pergantian periode. Untuk spesifikasi, pin yang sudah dianggarkan yakni emas 18 karat dengan berat tak lebih dari 6 gram.
"(Pengadaan pin emas) itu siklus 5 tahunan. Iya kan sudah dianggarkan Rp 5,5 miliar, 18 karat 5 gram," terang Indra. Namun Indra tak menyebut anggaran pengadaan pin emas itu masuk ke APBN 2019 atau bukan.
Berbeda dengan Habiburokhman, anggota DPR dari Fraksi PKB dan NasDem menilai pin emas tak perlu dipermasalahkan. Selain karena tradisi, pin emas itu dianggap tidak mahal.
Ada pula cerita dengan rekan separtai Habiburokhman lainnya yaitu Fadli Zon. Wakil Ketua DPR ini mengaku kerap kehilangan pin emas sehingga dia kini memakai pin emas KW.
"Ini bukan pin emas ini, ini pin 'KW' ini kalau nggak salah. Ini KW ini, KW 2 atau KW 3. Soalnya sering hilang," kata Fadli.
(imk/fdu)
Polemik pin emas ini berawal saat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pin emas DPRD DKI dengan anggaran Rp 1,3 miliar yang akan dibagikan ke penghuni baru DPRD DKI yang berlokasi di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. PSI sendiri diketahui memperoleh delapan kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
PSI menolak pin emas dan minta diganti kuningan. Namun, DPRD DKI menolak permintaan PSI itu. Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, menyebut sikap PSI sebagai langkah cari popularitas.
Rekan separtai M Taufik di Gerindra, Habiburokhman, lalu mendadak ikut bersuara. Anggota terpilih DPR RI 2014-2019 itu menyatakan sikap untuk menolak pin emas ketika resmi menginjakkan kaki di Gedung DPR yang berlokasi di Senayan.
"Tolak pin emas. Saya mengusulkan agar Sekretariat Jenderal DPR RI tidak memilih pin berbahan emas untuk anggota DPR RI. Selain pemborosan, menurut guru ngaji saya Habib Novel Bamukmin, emas itu haram bagi laki-laki dan itu disepakati 4 mahzab," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).
 Habiburokhman / Foto: Ketua Bidang Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman |
Politikus Gerindra itu memprediksi kontroversi pin emas nantinya menutup kinerja anggota DPR. Habiburokhman mencontohkan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, yang juga berasal dari Gerindra.
"Ibarat ular mencari pemukul, pin emas hanya akan menjadi kontroversi dan mencoreng citra DPR. Jangan sampai prestasi dan kerja keras rekan-rekan anggota DPR memperjuangkan aspirasi rakyat malah tertutup masalah pin emas," ujarnya.
"Kasus DPRD DKI jadi rujukan, abang saya M Taufik yang sangat berprestasi di Dapil malah di-bully gara-gara pin emas," sambung Habiburokhman.
Terlepas dari penolakan Habiburokhman, DPR RI sendiri sudah menyiapkan pin emas yang akan diserahkan kepada para wakil rakyat seusai dilantik nanti. Pin emas untuk 560 anggota DPR itu menghabiskan anggaran Rp 5,5 miliar.
"Iya itu kan memang harus disediakan. Itu pin kan identitas untuk akses di ruang rapat," kata Sekjen DPR Indra Iskandar.
Indra menuturkan pengadaan pin emas dilakukan setiap pergantian periode. Untuk spesifikasi, pin yang sudah dianggarkan yakni emas 18 karat dengan berat tak lebih dari 6 gram.
"(Pengadaan pin emas) itu siklus 5 tahunan. Iya kan sudah dianggarkan Rp 5,5 miliar, 18 karat 5 gram," terang Indra. Namun Indra tak menyebut anggaran pengadaan pin emas itu masuk ke APBN 2019 atau bukan.
Berbeda dengan Habiburokhman, anggota DPR dari Fraksi PKB dan NasDem menilai pin emas tak perlu dipermasalahkan. Selain karena tradisi, pin emas itu dianggap tidak mahal.
Baca juga: PKB: Pin Emas Tradisi, Semua Anggota Pakai |
 Foto: Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Azizah-detikcom) |
Ada pula cerita dengan rekan separtai Habiburokhman lainnya yaitu Fadli Zon. Wakil Ketua DPR ini mengaku kerap kehilangan pin emas sehingga dia kini memakai pin emas KW.
"Ini bukan pin emas ini, ini pin 'KW' ini kalau nggak salah. Ini KW ini, KW 2 atau KW 3. Soalnya sering hilang," kata Fadli.
(imk/fdu)
