Cair November, DPR Tolak Tinjau Ulang Kenaikan Tunjangan

Jakarta - Meski banyak mendapat kritik, DPR tidak akan meninjau ulang rencana kenaikan tunjangan operasional bagi anggota DPR Rp 10 juta per bulan. Pencairan tunjangan itu dijadwalkan mulai November 2005 depan. Keputusan itu disampaikan Ketua DPR Agung Laksono usai memimpin sidang paripurna masa pembukaan sidang tahun 2005-2006 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2005). Menurut Agung, kenaikan tunjangan itu sudah diputuskan DPR dan sudah disetujui semua fraksi. DPR khawatir jika kenaikan itu dibatalkan akan mengganggu pencairan anggaran lainnya."Itu sudah diputuskan dan tak semua anggota secara moral mempertanggungjawabkan itu untuk rakyat," kata Agung.Agung yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Golkar itu lantas menyarankan agar uang tunjangan itu digunakan 100 persen untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan. Agung sendiri mengaku akan menggunakan tunjangan itu untuk membeli beras yang lantas dibagikan kepada rakyat."Kembalikan kepada rakyat jika uang tersebut tidak dipakai. Bisa dalam bentuk membeli beras untuk dibagi-bagi untuk rakyat. Kalau saya itu untuk beli beras. Kan Rp 10 juta bisa dapat 4 ton," kata Agung.Namun Agung tak bisa menjawab ketika ditanya mengenai mekanisme pengawasan terhadap uang tersebut jika dikembalikan pada rakyat. (iy/)