"Contoh yang terakhir, baru kemarin 2 hari lalu yang terjadi di Surabaya dan Malang dan melibatkan kejadian gejolak di Papua. Kita bisa lihat informasi yang salah bisa mempunyai daya rusak yang tinggi," kata Agus di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
![]() |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita bisa lihat penyebaran berita hoax, berita tidak benar, berita bohong," imbuhnya.
Untuk itu Agus berharap jajarannya di bidang kehumasan dapat memilah informasi yang faktual maupun yang hoaks. Dia juga meminta jajarannya tidak gagap teknologi atau gaptek.
"Humas pemerintah dituntut untuk mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi, guna memaksimalkan kerja kehumasan. Tidak lagi terpaku pada jam kerja, karena masyarakat membutuhkan informasi yang sifatnya real time. Tidak boleh ada lagi petugas humas yang gaptek itu tidak boleh lagi ditemukan," kata Agus.
"Proaktif dalam mempublikasikan isu tertentu atau program pemerintah dan capaiannya. Ini dalam rangka memperbaiki kualitas publikasi," sambungnya.
Rapat koordinasi ini dilakukan selama tiga hari, dimulai sejak tanggal 20 hingga 22 Agustus 2019. Peserta rapat koordinasi terdiri dari 34 kepala biro humas pemerintah provinsi, 34 sekretaris dinas sosial provinsi, pejabat kehumasan hingga staf biro humas.
KPU: Hoax Tak Hanya Serang Institusi Tapi Akun Penyelenggara:
(dwia/dhn)