Rabu 21 Agustus 2019, 04:51 WIB
Kemendagri: Akhir Agustus Penyelesaian soal Papua Digelar Lagi di Jatim
Foto: Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik (Eva/detikcom)
Surabaya -
Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, mengatakan pertemuan lanjutan untuk membahas permasalahan Papua akan kembali digelar. Pemprov Jawa Timur akan jadi tuan rumah pertemuan tersebut.
Sejumlah pihak akan diundang dari Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Sekarang yang kita lakukan adalah merencanakan pertemuan di Jatim, tuan rumah Bu Khofifah (Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa). Yang diundang Gubernur Papua beserta seluruh perangkatnya kemudian Papua Barat dan juga nanti kita akan menghadirkan Menko Polhukam, Kapolri, dan Mendagri," kata Akmal di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (20/8/2019).
Rencananya pertemuan tersebut akan digelar akhir bulan Agustus 2019. Kemendagri akan menjalin komunikasi dengan Pemprov Jatim dan Papua-Papua Barat terkait rencana pertemuan ini.
"Kita rencanakan akhir Agustus ini. Cuma jadwalnya kami serahkan kepada Bu Gubernur. Format seperti apa, kita akan komunikasi dengan Papua. Apakah kita akan bakar ayam atau bakar apa sesuai nanti," ujar Akmal.
Akmal mengatakan dalam pertemuan tersebut tak dibahas isu separatis. Dia mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk meredam konflik-konflik. Salah satu yang akan membahas yakni terkait pelajar Papua di Jawa Timur dan juga sebaliknya.
"Tidak. Langkah yang dilakukan bagaimana beri jaminan bagi warga Papua yang berpendidikan di sini. Yang sekolah di sini. Begitu juga warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat. Intinya kita mencoba meredam konflik-konflik bermuara kepada diskriminasi dan sara. Nah jadi langkah cuman menenangkan untuk membuat Kondisi kembali aman," tuturnya Akmal.
Di lokasi yang sama, Khofifah menyampaikan Pemrov Jatim akan menjalin sister province dengan Papua dan Papua Barat. Khofifah menjelaskan pihaknya masih akan menelaah dengan Ditjen Otda Kemendagri terkait format apa yang sesuai terkait sister province. Salah satunya terkait peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Mungkin untuk peningkatan kualitas SDM sama-sama kita berikhtiar meningkatkan kualitas SDM kita. Kemudian muncul dari Pak Lenis (Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya) untuk magang PNS misalnya, jadi PNS yang baru 80 persen. CPNS bisa magang disini sampai dua tiga tahun," ujar Khofifah.
"Beliau sampaikan kalau begitu bisa dilakukan tidak hanya di provinsi. Jadi bisa nanti sister city kabupaten mana dengan Jayapura, kabupaten mana dengan Manokwari dan seterusnya. Sehingga kalau ada sejumlah PNS atau CPNS yang akan magang, kita bisa berbagi di banyak kabupaten/kota termasuk di provinsi di dinas mana sesuai dengan SK CPNS mereka, termasuk vokasional training jadi banyak hal berkaitan dengan kualitas SDM," lanjut Khofifah.
Simak Video "Kader PKB Ini Minta Jokowi Beri Perhatian Khusus Buat Papua"
(jbr/jbr)
Sejumlah pihak akan diundang dari Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Sekarang yang kita lakukan adalah merencanakan pertemuan di Jatim, tuan rumah Bu Khofifah (Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa). Yang diundang Gubernur Papua beserta seluruh perangkatnya kemudian Papua Barat dan juga nanti kita akan menghadirkan Menko Polhukam, Kapolri, dan Mendagri," kata Akmal di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (20/8/2019).
Baca juga: Risma: Indonesia Tidak Melupakan Papua |
Rencananya pertemuan tersebut akan digelar akhir bulan Agustus 2019. Kemendagri akan menjalin komunikasi dengan Pemprov Jatim dan Papua-Papua Barat terkait rencana pertemuan ini.
Akmal mengatakan dalam pertemuan tersebut tak dibahas isu separatis. Dia mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk meredam konflik-konflik. Salah satu yang akan membahas yakni terkait pelajar Papua di Jawa Timur dan juga sebaliknya.
"Tidak. Langkah yang dilakukan bagaimana beri jaminan bagi warga Papua yang berpendidikan di sini. Yang sekolah di sini. Begitu juga warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat. Intinya kita mencoba meredam konflik-konflik bermuara kepada diskriminasi dan sara. Nah jadi langkah cuman menenangkan untuk membuat Kondisi kembali aman," tuturnya Akmal.
Di lokasi yang sama, Khofifah menyampaikan Pemrov Jatim akan menjalin sister province dengan Papua dan Papua Barat. Khofifah menjelaskan pihaknya masih akan menelaah dengan Ditjen Otda Kemendagri terkait format apa yang sesuai terkait sister province. Salah satunya terkait peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Mungkin untuk peningkatan kualitas SDM sama-sama kita berikhtiar meningkatkan kualitas SDM kita. Kemudian muncul dari Pak Lenis (Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya) untuk magang PNS misalnya, jadi PNS yang baru 80 persen. CPNS bisa magang disini sampai dua tiga tahun," ujar Khofifah.
"Beliau sampaikan kalau begitu bisa dilakukan tidak hanya di provinsi. Jadi bisa nanti sister city kabupaten mana dengan Jayapura, kabupaten mana dengan Manokwari dan seterusnya. Sehingga kalau ada sejumlah PNS atau CPNS yang akan magang, kita bisa berbagi di banyak kabupaten/kota termasuk di provinsi di dinas mana sesuai dengan SK CPNS mereka, termasuk vokasional training jadi banyak hal berkaitan dengan kualitas SDM," lanjut Khofifah.
Simak Video "Kader PKB Ini Minta Jokowi Beri Perhatian Khusus Buat Papua"
(jbr/jbr)
