Mayoritas Parpol Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Rp 10 Juta

Jakarta - Memang enak jadi anggota DPR? Untuk menambah kantong tebal saja, DPR harus berhadapan dulu dengan kritikan banyak pihak. Dan tampaknya, impian anggota DPR untuk mengantongi dana tambahan tunjangan Rp 10 juta per bulan bakal kandas. Seiring dengan mengalirnya banyak kritikan, mayoritas parpol menolak kenaikan tunjangan itu. Memang, penolakan itu dilakukan para parpol dengan gaya yang beragam. Ada yang terang-terangan menolak, ada parpol yang ingin membagikan uang tunjangannya itu kepada orang miskin, ada parpol yang ingin mengembalikan uang itu kepada negara atau rakyat, dan ada juga yang meneruskan uang itu kepada konstituen. Kenaikan tunjangan DPR Rp 10 juta dianggap tidak tepat di saat masyarakat ngos-ngosan untuk bertahan hidup. Sebagian masyarakat Indonesia terpaksa memutar otak untuk menyiasati hidupnya sebagai imbas kenaikan harga BBM yang luar biasa. Partai Amanat Nasional (PAN) lewat ketua umumnya, Soetrisno Bachir meminta kenaikan tunjangan DPR itu ditunda. "Memang, kenaikan tunjangan anggota DPR perlu dinaikkan. Tapi, tidak tepat kalau sekarang. Kita tunggulah sampai ekonomi membaik," kata Soetrisno. Partai Kebangkitan Bangsa (PKS) melalui ketua umum Dewan Syuronya, Gus Dur juga bersikap sama. Gus Dur merasa risih dengan kenaikan tunjangan DPR itu saat ini. "Tunjangan Rp 10 juta di saat kondisi saat ini adalah hal yang risih," kata Gus Dur. Bagi Gus Dur, anggota DPR yang menerima tunjangan itu merupakan anggota DPR yang tidak peduli dengan krisis ekonomi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan mempertanyakan kenaikan tunjangan DPR ini dalam rapat paripurna DPR yang akan digelar hari ini, Senin (24/10/2005). Menurut Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung, kenaikan tunjangan DPR ini sebagai bentuk pengalihan isu kasus kenaikan harga BBM. Karena itu, Pramono tidak setuju uang tunjangan itu masuk ke kantong anggota DPR. Menurut dia, bila dana tunjangan itu tetap cair, maka sebaiknya uang tersebut dibagikan kepada rakyat. Partai Demokrat (PD) melalui wakil ketuanya, Ahmad Mubarok tegas-tegas meminta agar kenaikan tunjangan DPR itu dibatalkan. "Kurang peka kalau sekarang tunjangan DPR dinaikkan. Seharusnya anggota DPR bersabar seperti rakyat," ujar dia. Partai Bintang Reformasi (PBR) melalui Zaenal Ma'arif tampaknya juga kurang setuju dengan kenaikan tunjangan ini. Zaenal mengaku akan memelopori gerakan agar anggota DPR menyumbangkan uang kenaikan tunjangannya itu. PPP juga menyiratkan penolakan kenaikan tunjangan itu. "Saya kaget kok ada kenaikan tunjangan dalam kondisi seperti ini," kata anggota F-PPP Lukman Hakim Saefuddin. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menolak kenaikan uang tunjangan DPR itu. Ketua DPP PKS yang juga Ketua F-PKS, Untung Wahono, menilai kenaikan tunjangan itu tidak tepat, karena masyarakat masih kesulitan akibat kenaikan harga BBM. Bila mayoritas parpol sudah menyatakan 'tidak', sebaiknya DPR perlu memutuskan pembatalan kenaikan uang tunjangan ini di forum tingginya, seperti Sidang Paripurna yang digelar hari ini. Jangan hanya bisa bilang 'tidak', tapi perlu keputusan secara lembaga. (asy/)