Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal Papua

Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan pertanggungjawaban APBN 2018. Rapat paripurna kali ini diwarnai interupsi anggota Dewan asal Papua dan Papua Barat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat asal Papua Barat, Michael Wattimena, berbicara soal kasus persekusi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Ia meminta kasus itu diusut tuntas.

"Untuk itu, melalui forum yang mulia ini, supaya diusut dengan tegas kejadian yang terjadi di Surabaya, di Malang, dan di Yogya. Sebenarnya ini konten politiknya apa? Apalagi dalam suasana kita baru masuk dalam ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-74. Pasti ada sesuatu yang lain di balik ini semua," ujar Michael di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Pesan Jokowi tentang Perlunya Memaafkan dalam Ketersinggungan

Michael juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut oknum di balik peristiwa pembuangan bendera dan orang-orang yang turut menyebarkannya. Ia berharap kejadian seperti ini sebagai yang terakhir.

"Kami minta kepada Bapak Kapolri untuk mengusut siapa yang sebenarnya di balik penurunan bendera atau memasukkan bendera Merah Putih di dalam selokan itu," tutur Michael

"Dan juga siapa yang memviralkan masalah ini sampai kejadian bisa kejadian di daerah pemilihan kami di Papua Barat sampai gedung DPRD dan juga berbagai fasilitas umum yang terkoyak seperti dimaksud. Ini harus diusut secara tuntas dan tegas. Karena kita adalah satu bangsa, dan kalau bisa ini yang terakhir," imbuhnya.

Dampak Kerusakan di Manokwari Pascakerusuhan (Foto: Antara Foto)

Interupsi selanjutnya datang dari anggota DPR F-Gerindra dari Papua, Steven Abraham. Ia menyoroti pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Terkait hal ini, Sofyan sendiri sudah membantah mengeluarkan pernyataan yang berisi pengusiran mahasiswa Papua.

"Pernyataan sikap dari Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang untuk mengusir yang menimbulkan rusuh, ini salah satu pernyataan yang sangat merugikan NKRI kita. Bagaimana seseorang yang buat onar harus diusir pulang? Mau pulang ke mana kita? Ini tanah kita. Semua hak sama," tutur Steven.

Baca juga: Wawali Malang Bantah Keluarkan Statement Pemulangan Mahasiswa Papua

Steven juga meminta Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan teguran kepada kepala daerah. Menurutnya, masyarakat Papua tidak pernah mengusir pendatang.

"Teguran juga dari Mendagri harus ada kepada pejabat yang berkelakuan kurang bagus. Bagi saya, lahir, besar di Papua merupakan kebanggaan bagi kita. Papua dari dulu tidak pernah ada pengusiran orang pendatang," tegasnya.

Anggota DPR F-Demokrat asal Papua Willem Wandik pun menyuarakan agar pemerintah pusat serius menyikapi persoalan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Ia mengharapkan sikap tegas dari pemerintah pusat dalam menangani kasus ini.

Baca juga: Pesan Menyentuh Putri Gus Dur: Papua Adalah Kita, Kita Adalah Papua

"Pada forum terhormat ini kami menyampaikan kepada elite nasional pemerintah pusat untuk harus serius menyikapi persoalan ini, karena persoalan Papua ini tidak dalam kondisi baik-baik saja," ungkap Willem.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan supaya pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam memprovokasi dan turut ambil peran dalam tindakan yang menimbulkan rasa terusik dan rasa tersinggung dan menyakiti rakyat Papua, tentunya pemerintah pusat harus bersikap tegas dan mengusut tuntas, baik di Surabaya maupun juga Kota Malang," pungkasnya. (azr/imk)